FAKTA KEMISKINAN

I.  Pengantar

Pesan institusi mengharapkan keberhasilan penyelenggaraan ERU (Entepreneurial Resarch University) menuju universitas riset, untuk itu perlu dikembangkan iklim budaya akademik yang kondusif bagi civitasnya (utamanya dosen dan mahasiswa). Demikian halnya dengan LPPM yang mengusung 2 dharma perguruan tinggi dengan format kerja yang baru telah siap untuk menfasilitasi berbagai kegiatan yang diprioritaskan oleh institusi universitas. Dengan demikian terjadinya sinergi dari Tri Dharma diharapkan tidak dilewatkan begitu saja oleh mahasiswa theologia tetapi menjadi bagian dari gaya hidup yang baru sehingga terjadi jalinan yang lebih harmonis, untuk itu dipersilahkan beramai-ramai membangun akses kegiatan penelitian yang telah dipersiapkan melalui manajemen riset yang baik demikian juga dengan kegiatan pengabdian telah diposisikan ulang menjadi kegiatan pelayanan ilmiah, dengan demikian diharapkan akan lebih sempurna karena didukung dengan sistem yang sangat baik dan transparan untuk melibatkan reviewer dari dalam dan luar UK. Duta Wacana.

Terkait dengan topik ini masih banyak keterkaitan antara pergumulan institusi lembaga pendidikan dengan kontribusi ilmiah yang dikemas dalam konteks pelayanan sosial sehingga tidak lagi bersifat charity tetapi lebih diarahkan untuk pembangunan sumber-sumber daya dalam masyarakat yang menjadi mitra kerjasama. Fokus kajian kemiskinan selama ini masih kabur dan bias kepentingan karena kemiskinan masih dipahami dalam dimensi tertentu oleh berbagai pihak. Secara parsial memang benar bahwa kemiskinan telah diukur dengan parameter secara tepat, namun berbagai survey yang ada sejauh ini secara eksplisit belum mempresentasikan kemiskinan secara keseluruhan (belum cukup mewakili populasi sampling), sehingga tidak tepat lagi bila hasil penelitian tersebut kemudian digeneralisasikan. Parahnya bila hasil survey tersebut diklaim sebagai pembenaran untuk alasan kepentingan publik maka sudahlah pasti justru memunculkan kontroversi. Sebaiknya untuk mendefinisikan kemiskinan secara representatif membutuhkan suatu analisa lebih lanjut yang dirangkum dari berbagai sumber. Hal ini sangat menarik karena referensi ilmiah sekalipun membutuhkan pembaharuan data agar tidak menjadi kadaluarsa. Sedangkan dimensi kemiskinan dengan tata pengelolaan sumber daya manusia (ketenagakerjaan) determinasinya sangat besar dan kita sepakat untuk membahas lebih lanjut dalam pertemuan ini. Kontroversi Kemiskinan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2008 lalu mengenai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, dinyatakan bahwa kemiskinan lebih dipengaruhi oleh penurunan harga beras dan terbukanya pekerjaan sektor pertanian yang relatif baik selama periode Maret 2007 – Maret 2008. Sedangkan INDEF menyatakan angka kemiskinan justru naik sebesar 1,3 poin persen. Data ini diperkuat dengan data BPS yang mengeluarkan angka kemiskinan bulan Maret 2008 sebesar 15,42 persen atau sekitar 35 juta jiwa. Kalau dihitung, artinya angka kemiskinan bulan Maret 2009 telah menjadi 16,7 persen, atau ada tambahan penduduk miskin sekitar 4 juta jiwa. Dasar perhitungan ini adalah inflasi tahun 2008 naik menjadi 12-12,5 persen, sebagai akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan mendorong inflasi kelompok transportasi dan makanan (bahan dan produk makanan) – kelompok barang yang paling mempengaruhi angka kemiskinan. Disisi lain muncul tambahan satu variabel yang mempengaruhi prediksi angka kemiskinan adalah asumsi dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelompok miskin. Padahal faktanya ada BLT atau tidak ada BLT pengaruhnya tidak kelihatan dalam mempengaruhi angka kemiskinan, karena realitanya jumlah kemiskinan cenderung semakin bertambah. Semuanya itu dapat disimpulkan bahwa kebenaran mengenai angka kemiskinan tidak bisa diterima begitu saja tetapi butuh dicermati lebih lanjut unsur pembenarnya juga. Artinya data tersebutlah yang harus berbicara tanpa harus menggiring image publik untuk kepentingan diluar urusan fakta dimaksud. Sebagai perbandingan, data penelitian yang baik untuk dilihat adalah bila dilihat dari HDI Indonesia masuk dalam urutan nilai angka 0,73 artinya jauh diatah afrika selatan namun kalau dilihat dari pendapatan per-capita Indonesia hanya sebesar 4,010 jauh dibawah pendapatan per-capita Afrika Selatan sebesar 11,290 (sumber UNDP 2006/2007). Kriteria Variabel Keluarga Miskin menurut versi BPS 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan 3. Jenis dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain 5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam setahun 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesma/poliklinik 12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500 ribu, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

II. Bahasan

“Kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar dalam bidang sosial, ekonomi dan politik”. Pemahaman terhadap suara masyarakat miskin merupakan bagian integral dari penyusunan strategi penanggulangan Kemiskinan. Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan antara lain adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif. Secara umum kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidak mampuan dalam segala hal yang dipengaruhi banyak faktor atau berbagai variabel sehingga secara empirik menunjukkan ketidak mampuan secara interseksional (ciri khas masalah sosial). Sehingga keadaan miskin sebenarnya menunjuk kepada lumpuhnya sumber daya manusia, lumpuhnya jaring ekonomi, lumpuhnya jaring sosial, lumpuhnya akses politik yang semuanya mengakibatkan tidak terpenuhinya seluruh tuntutan kebutuhan hidup secara layak. Artinya kemiskinan dapat terjadi sebab-sebab alami (kultural) dan dapat pula terjadi sebab-sebab kesalahan pengelolaan negara (srtuktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan dari manajemen pembangunan yang salah sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan sebagai akibat pengaruh langsung dari suatu kebijakan pemerintah selaku penyelenggara pembangunan. Sehingga proses pembangunan perlu dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang baik, pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan secara terencana dan tidak cukup dengan pendekatan charity. Selama ini posisi pemerintah seolah-olah telah menunjukkan prestasi yang baik, namun secara signifikan belum berhasil mengentaskan kemiskinan bahkan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian perlu dilakukan perencanaan pengelolaan lintas sektoral yang menegaskan kembali tanggung jawab negara untuk menyelesaikan masalah sosialnya dan membangun partisipasi rakyat. Negara Indonesia yang subur, makmur dan sejahtera namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekalipun belum mencerminkan suatu perubahan secara mendasar karena partisipasi rakyat belum mendapatkan ruang yang cukup. Semestinya negara menempati posisi strategis untuk mengeluarkan kebijakan pembangunannya namun kebijakan selama ini berorientasi kepada sektor industri dengan poros kapitalisme global dan tidak diorientasikan kepada sektor domestik misalnya berpihak kepada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini diperparah oleh ketergantungan bahan dasar produk import atau penjualan dengan nilai tukar mata uang asing. Akibatnya setiap fluktuasi mata uang asing sektor industri tersebut sangat rapuh misalnya meningkatnya PHK akibat krisis global pada akhir tahun 2008 lalu. Untuk menghadapi ketahanan pangan yang cukup untuk menghadapi arus globalisasi maka sebaiknya orientasi pembangunan difokuskan untuk menggarap ekonomi kerakyatan yang tangguh misalkan dengan pengelolaan SDM yang selama ini berorientasi disektor industri diarahkan untuk menggarap disektor ekonomi kerakyatan. Kesan penanganan program penangguangan kemiskinan sejauh ini bersifat lip-service bahkan tragisnya menghapus departemen yang menangani urusan sosial. Akibatnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM sangat berpengaruh luas, kemudian muncul program BLT. Dengan demikian maka sangat tidak etis melimpahkan tanggung jawab negara dalam menangani masalah kemiskinan dilimpahkan pada subsidi yang diberikan oleh publik, itu saja sangat tidak transparant berapa jumlah dan sampai kapan akan dilakukan subsidi semacam ini. Belum lagi akibat kebijakan konversi minyak tanah atau kebijakan ditingkat daerah misalnya penataan kawasan sektor informal dan penataan kawasan hunian padat masih menyisakan sejuta permasalahan. Kondisi ini semakin memperparah keadaan rakyat miskin menjadi sulit untuk mandiri bahkan untuk bertahan hidup saja mengalami kesulitan. Program sejenis dalam bentuk program askeskin juga banyak ditolak oleh berbagai rumah sakit karena ketidakpastian anggaran kesehatan bagi rakyat miskin dari pemerintah. Penghitungan angka kemiskinan akan menjadi semakin menarik bila dilakukan komparasi data. Bentuk komparasi data disini dapat dilihat antara penelitian dari Dr. Masri Singarimbun (FE UGM, tahun 1976) yang memaparkan penelitian pertanian kaitannya dengan perburuhan (lebih populer dengan istilah buruh lajon) yang dilakukan di desa sriharjo, imogiri, bantul yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program KB nasional, menyatakan bahwa tingkat kepemilikan lahan setiap KK diwilayah tersebut dinyatakan sejumlah 450 m2 dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai sumber pendapatan untuk menghidupi sebuah keluarga, sehingga para petani banyak beralih pekerjaan menjadi buruh lajon di Kota Yogyakarta. Sedangkan sebagai pembanding adalah hasil penelitian interdisiplin oleh Tim Universitas Kristen Duta Wacana (Kajian Antropologi oleh Farsijana Adeney Risakotta, Ph.D, Kajian Ekonomi oleh Jonathan Herdioko, M.Si dan Kajian Soaial oleh Totok Pramujito,S.Sos) yang dilakukan LPPM UKDW pada tahun 2005 menemukan bahwa tingkat kepemilikan tanah di Desa Sriharjo tersebut menyatakan bahwa tingkat kepemilikan lahan setiap KK dilokasi tersebut menunjukkan telah semakin sempiit yaitu 250 m2, bahkan ada keluarga yang lahannya habis untuk didirikan rumah sederhana. Itulah contoh kasus yang paling sederhana, sedangkan untuk pengkategorian kemiskinan yang lebih kompleks butuh instrumen yang kompleks pula. Dengan demikian maka butuh pendekatan lain untuk mengkategorikan tingkat kemiskinan bukan sekedar dijabarkan dari satu variabel pokok saja, tetapi harus dijabarkan secara komprehensif atau multi variabel ekonomi, sosial, politik dan budaya yang turut menyumbang terjadinya suatu kemiskinan. Artinya jangan hanya dilihat dari hasil akhirnya saja tetapi perlu dilihat dari seberapa besar pengaruh sumbangan antar variabel tersebut. Masalah Ketenagakerjaan Ada gula ada semut, begitu istilah untuk menyebut terjadinya arus urbanisasi yang menyemut menggarap sektor industrialisasi yang banyak dilakukan dipusat pertumbuhan atau diperkotaan. Dalam pandangan teori push-pull dinyatakan bahwa akibat terjadinya pembangunan yang tidak merata maka akan memunculkan terjadinya arus perpindahan tenaga kerja dari wilayah pinggiran menuju pada wilayah pusat pertumbuhan dengan faktor pendorong yang sangat beragam. Demikian pula dengan pusat pertumbuhan yang menyediakan berbagai fasilitas yang ada telah menjadi faktor penarik atau faktor pemikat hadirnya tenaga kerja baru. Akibat hijrahnya tenaga kerja tersebut maka menyisakan persoalan baru, akibat ketersediaan tenaga kerja berbanding tingkat penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang tidak tercover. Akibatnya jumlah tenaga kerja menjadi berlimpah ruah di perkotaan dan dihargai sangat murah sedangkan sebaliknya dipedesaan kehilangan tenaga kerja dan banyak sektor pertanian dan perikanan menjadi tidak berdaya lagi. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 1. Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 1. pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. 2. pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti halnya dampak krisis global yang berakibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi atau akibat kebijakan pemerintah baik dalam tata ekonomi maupun tidak berlakunya tata hubungan kerja karyawan dengan perusahaan. 3. pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. 4. pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen. 5. pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin 6. pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut: 1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja 2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia 5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Dampak pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini: • pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. • pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. • pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. Solusi kebijakan penanggulangan pengangguran Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : • Cara Mengatasi pengangguran Struktural, Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah : 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. • Cara Mengatasi pengangguran Friksional, Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb: 1. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya 2. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru 3. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri 4. Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya 5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. • Cara Mengatasi pengangguran Musiman. Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara : 1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. • Cara mengatasi pengangguran Siklus, Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah : 1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan 2. Meningkatkan daya beli Masyarakat. Luapan tenaga kerja yang melimpah mendorong tumbuh suburnya sektor informal merupakan sektor yang paling populer yang difavoritkan rakyat pada saat ini sebagai tampungan besar walaupun tingkat pengangguran di Jogyakarta tetap sulit terpecahkan bahkan angkanya terus bertambah. Tahun 2007, jumlah pengangguran di DI Yogyakarta diperkirakan tahun 2008 menjadi 97.148 orang, dari tahun lalu yang angkanya 95.718 orang. Dengan demikian, tahun ini akan muncul pengangguran baru sebesar 2.430 orang. Mereka tidak tertampung disektor formal maka otomatis sektor informal akan menjadi semakin luas. Pemerintah harus menyikapi masalah pengangguran secara lebih serius karena jika tidak dikhawatirkan bisa berdampak negatif terhadap sektor ekonomi dan sosial-kemasyarakatan. Salah satu upayanya, dibutuhkan kebijakan untuk menggerakkan pergerakan sektor informal, khususnya usaha kecil menengah (UKM), mengingat sektor ini merupakan salah satu tulang punggung dalam hal penyerapan tenaga kerja di DIY. Disisi lain dengan membanjirnya migrasi maupun urbanisasi memunculkan permasalahan baru di wilayah pusat pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya kantong-kantong miskin. Kebijakan pemerintah dengan relokasi pemukiman dengan pembangunan 3 rumah susun baru diwilayah kota Yogyakarta sepertinya masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini, malah justru semakin meningkatkan daya tarik tersendiri yang tidak dinikmati kaum pinggiran tetapi diminati oleh pihak lain misalnya para pendatang baru. Beberapa kantong miskin favorit yang paling diminati oleh kaum pinggiran adalah di lokasi yang murah dan aksesnya yang mudah, sehingga kawasan pinggir sungai dan kawasan pemukiman yang longgar menjadi tempat untuk pemukiman mereka. Berikut ini pemaparan beberapa lokasi pemukiman alternative diwilayah kota Yogyakarta yang menjadi karakter entitas budaya para penghuninya. Pinggiran stasiun (badran dan sosrowijayan, code dan pinggiran kali Winongo) 1. Kawasan stasiun tugu kebarat tepatnya dikampung Badran dan Jlagran dihuni oleh kaum urban yang mayoritas berasal luar yogyakarta atau dari kota lain. Kawasan ini mayoritas dihuni oleh kaum miskin yang banyak berprofesi sebagai waria, wanita tuna susila kelas teri dengan tarif Rp 10.000-an dan kaum kriminil semisal copet atau gali yang lambat laun profesi mereka tergradasi profesi lain. Penduduk asli dalam posisi ini tidak mempunyai pilihan bahkan cenderung permisif dengan menyewakan rumah mereka. Akibatnya tingkat hunian mereka semakin padat bahkan setiap kamar rata-rata memiliki ukuran 2×3 m2 sehingga untuk masing-masing rumah yang ideal 5×5 m2 untuk 4 anggota keluarga terpaksa dihuni 8 penghuni. Sedangkan kawasan Notoyudan dihuni oleh kaum pendatang dan penduduk asli yang banyak bekerja disektor informal sebagai pengusaha creatif misalnya produk makanan tradisional, produsen tas kulit, produk kerajinan besi dst. Permasalahan yang muncul disini adalah produk kemiskinan yang sangat beragam misalnya pengangguran relatif terserap di sektor informal yang sulit berkembang yang selama ini disuport dikawasan malioboro dan padatnya tingkat hunian mengakibatkan penataan kawasan yang semakin sulit. 2. Kawasan stasiun tugu ketimur tepatnya dikawasan code yang banyak dihuni oleh kaum miskin pendatang dari luar kota yaitu pedesaan yang homogen menempati di code rt 18 kotabaru atau penghuni kaum miskin di RT 01 Kotabaru. Penghuni sebagian besar RT 18 adalah orang desa masih dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang masih memelihara ayam, kambing, budidaya ikan disamping pekerjaan pokok sebagai pemulung maupun kebiasaan pertemuan rembug deso-nya cukup khas dengan tata aturan kampung dan pengantar bahasa kedaerahan. Sedangkan untuk warga RT 01 Kotabaru kebanyakan adalah kaum urban dari kota lain yang berprtofesi sebagai tukang becak, bengkel, sopir atau pekerja sektor informal lainnya. Secara historis mereka mengalami masalah sosio-psikologis akibatnya muncul deviasi sosial yang sistemik misalnya pertukaran pasangan nikah atau samen leven lama-kelamaan mulai terkikis yang digantikan geenerasi berikutnya untuk hidup secara normal. Begitu juga dengan akses sosial dan finansial sejauh ini mereka mampu mandiri bahkan mereka mampu mengelola usahanya menjadi beberapa cabang, kecuali itu mereka juga mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkatan SMU. Begitu juga penggalan jembatan kewek ke-selatan sampai dikawasan ledok pawirodirjan merupakan pemukiman padat yang dihuni oleh warga pendatang dan warga asli yang telah berbaur tingkat hunian mereka semakin padat, apalagi setelah dibangun tanggul pengaman banjir, maka kawasan itu menjadi daya tarik tersendiri. 3. Kawasan stasiun tugu ke selatan tepatnya dikawasan sosrowijayan telash memunculkan kemiskinan dalam versi lain lagi karena mereka tinggal dikawasan yang sekilas rapi, relatif tidak terlalu kumuh, namun banyak dihuni oleh wanita tuna susila kategori kelas menengah kebawah dengan tarif Rp 100.000 s/d Rp 200.000. kebanyakan mereka berasal dari luar kota namun juga dari dalam kota bahkan mereka didampingi oleh LSM PKBI atau Dian Lentera yang setiap saat diberi penyuluhan dan ketrampilan usaha kerajinan, namun tingkat keberhasilannya kecil untuk mendorong beralih profesi. Misalkan kursus salon untuk kaum pekerja seks maka ketrampilan itu terkadang justru untuk menaikkan rating mereka. Biasanya mereka berhenti sebagai kaum pekerja seks karena faktor usia atau mereka dipinang diantara pelanggan sebagai wanita simpanan atau istri syah.

III. ANALISA

Analisa suatu masalah perlu dilakukan untuk memetakan suatu persoalan yang tengah dihadapi sehingga mempermudah mencari jalan keluarnya secara terstruktur. Karena sifat dari suatu masalah sosial sangatlah kompleks (tidak berdiri sendiri, bahkan saling bertalian) maka jelas sangatlah dibutuhkan. Pendekatan sifat permasalahan Sebelum melangkah ketahap analisa maka ada baiknya mengenal sifat permasalahan yang ada, artinya masalah tersebut apakah butuh suatu penyadaran lebih lanjut ataukah posisi itu sudah dikenali betul oleh mereka yang bermasalah. Kategori 1. Misalkan sifat masalah nyata dan dirasa, biasanya langsung menyentuh pada masalah yang simple misalkan masalah kelaparan, pemukiman, seperti mudah selesaikan Kategori 2. Misalkan masalah tidak nyata tetapi dirasa misalkan masalah pendidikan, masalah ideologi, masalah kenyamanan, masalah pengakuan hak, masalah deviasi misalnya orang sakit gila, pekerja seks, dst. Selanjutnya butuh suatu penyadaran secara individual maupun kolektif sebagai langkah awal penyelesaian masalah. Kategori 3. Misalkan masalah kebiasaan yang nyata dan tidak dirasakan sebagai masalah misalkan masalah transportasi bagi orang desa berjalan kaki adalah sesuatu yang biasa, bagi orang kota menjadi masalah besar. Selanjutnya butuh suatu toleransi dari bawah sadar untuk membiasakan dengan situasi yang ada kalau gagal maka akan menjadi masalah baru. Kategori 4. Biasanya masuk kategori masalah khusus misalkan dialami oleh kalangan pegawai yang mau memasuki masa pensiun, maka biasanya terjadi keraguan/kebimbangan untuk menghadapi realita didepan mata, atau sebaliknya misalkan phobia terhadap suatu ancaman sehingga dilakukan proteksi yang berlebihan. Disini juga butuh suatu kesadaran bahwa segala sesuatunya harus dianggap biasa dan penyelesaian-pun juga sesuatu yang biasa. Analisa kwadran dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi persoalan secara dini sehingga mudah memudahkan mengkategorikannya. Berdasarkan temuan permasalahan ini maka cara mengenali permasalahan akan sangat membantu cara penyelesaiannya. Gambaran untuk mengenali sifat permasalahan tersebut dapat dilihat dalam diagram sbb : Pendekatan Teori SWOT Merupakan suatu pendekatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelayan sosial, namun sifat dari semuanya itu hanyalah instrument yang bertujuan untuk memudahkan suatu analisa saja. Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sudah biasa oleh berbagai kalangan baik kalangan sosial, kalangan bisnis dst. Sebenarnya, analisa ini bisa juga digunakan untuk bisnis berskala kecil. Berikut langkah-langkah analisa SWOT yang telah disederhanakan : 1. Weakness (Kelemahan) Mengkalkulasi kelemahan permasalahan yang sedang dihadapi? Bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut? Kelemahan SDM, SDA, kelemahan kebijakan, dst. 2. Strength (Kekuatan) Mengkalkulasi potensi kekuatan yang dimiliki secara mendalam. Apa keunggulannya? Aset sosial apa yang dimiliki? 3. Opportunities (Peluang) Mengkalkulasi segala peluang atau kesempatan untuk langkah yang diambil. Apakah bagian yang terlewati, bagaimana polanya, dst? 4. Threats (Ancaman) Mengkalkulasi tingkat kekuatan yang sudah dibangun dalam penyelesaian masalah, dan apa saja ancaman terhadap permasalahan dikemudian hari? Analisa Inti permasalahan (Hubungan antar variabel) Sebenarnya analisa ini dibuat rumit juga bisa dibuat sederhana juga bisa, namun untuk memetakan suatu permasalahan sangatlah mudah semudah membuat suatu hipotesa. Analisa inti permasalahan dilakukan untuk mendeteksi dan mengeksplorasi permasalahan yang ada. Melalui analisa secara terstruktur maka dapat dijangkau sampai ditingkat akar permasalahannya sehingga memudahkan kita untuk mampu mengenali secara tepat permasalahan kulit (gejala), permasalahan pokok, dan permasalahan dasar. Dengan demikian hal ini akan menuntun kita untuk mencari jalan keluarnya. Sampai disini kelihatannya sederhana namun bila kita tidak mendapatkan data yang memadai atau data palsu, maka analisa menjadi salah dan cara penyelesaiannya juga akan semakin salah. Untuk mendapatkan data asli maka dapat ditempuh berbagai strategi yang menarik bagi kita misalkan dengan metode quasi partisipasi, membangun kepercayaan melalui orang yang kita kenal sebagai key-person atau melakukan pertemuan informal secara personal dengan pengurus kampung, dst. Berikut ini salah satu cara gambaran dimana secara epistemologis mampu mengupas permasalahan sosial secara sederhana dan menentukan jalan atau langkah program yang perlu ditempuh : Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Kebijakan ekonomi kerakyatan Kebijakan akses modal Banyak perusahaan merugi atau gulung tikar Prioritas pertanian dan kelautan ditinggal Penguatan koperasi Pendapatan secara ekonomi menurun bahkan sampai PHK Semakin tinggi SDM tersedot kekota Jaring Ekonomi Daya beli masyarakat turun/ tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak Ekonomi orientasi pasar Nilai tukar hasil pertanian tidak berbanding manufaktur Muncul Masalah Kemiskinan dan Pengangguran Tidak punya asset yang cukup Pendapatan rendah di sektor informal Warisan terbagi habis SDM Tidak memadai (Kemiskinan alami) Tidak memiliki modal cukup Tidak punya ketrampilan Harap diingat juga bahwa setiap tahap penyelesaian suatu kasus perlu dilihat potensi-potensi yang tersembunyi maupun yang berkaitan langsung dalam upaya penyelesaian suatu kasus, misalnya dalam bentuk kapasitas potensi jaringan sosial, kebijakan/kearifan lokal, kapital sosial maupun dalam bentuk relationship klien maupun pelayan sosial. Pendekatan terhadap sifat penyelesaiannya 1. Pendekatan case work ditujukan khusus untuk penyelesaian permasalahan yang bersifat personal misalkan pendampingan khusus untuk penyelesaian kasus traumatis, kasus depresi/stress, pembinaan suami-istri, pembinaan warga binaan yang mempunyai masalah indivisual dst. 2. Pendekatan groupwork ditujukan khusus untuk penyelesaian permasalahan yang bersifat kelompok misalkan pendampingan khusus kasus kelompok pemuda gereja, penyelesaian kasus kelompok persekutuan, kelompok ekonomi produktif/UMKM, dst 3. Pendekatan sosio network atau dalam paradigma lama disebut Bimbingan Organisasi Masa, pendekatan ini ditujukan khusus untuk penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak. Biasanya ditujukan khusus untuk penyelesaian permasalahan yang bersifat luas misalnya masalah pencemaran lingkungan, masalah peningkatan ekonomi, masalah perselisihan SARA, masalah bentrok antar kampung, dst.

IV. LAMPIRAN

Lampiran mengenai Prinsip – prinsip pelayanan sosial : 1. Prinsip empaty bahwa setiap pelayan sosial harus memiliki modal kepedulian yang tinggi terhadap mitra yang ditangani 2. Prinsip kepercayaan bahwa setiap pelayan sosial harus memiliki modal keyakinan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan atau dicari jalan keluarnya 3. Prinsip individualisasi bahwa setiap individu itu unix dan berbeda dengan individu lainnya sehingga tidak dibenarkan menggeneralisir cara-cara penyelesaian masalah 4. Prinsip kerahasiaan bahwa setiap rahasia klien harus dijaga dan hanya boleh dibuka untuk kepentingan penyelesaian masalah 5. Prinsip kummunikasi bahwa semakin intens komunikasi maka semakin besar manfaatnya dalam penyelesaian kasus 6. Prinsip relationship bahwa setiap pelayan sosial wajib menjalin hubungan sengan semua pihak apalagi dengan stake holder sangat dibutuhkan 7. Prinsip katalisator bahwa setiap pelayan sosial wajib menghubungkan kasus yang sedang ditangani untuk dicarikan penyelesaian secara tepat atau perlu dilihat kembali bahwa dalam kasus tertentu perlu dirujuk kepada pihak lain secara tepat 8. Prinsip keterbukaan bahwa setiap pelayan sosial wajib menjaga untuk selalu terbuka sebagai cerminan keterbukaan dalam pelayanan. Lampiran mengenai Tahap-tahap simulasi permainan kelas Permainan kelas sosial adalah permainan ekstrim yang mempresentasikan fakta sosial, dimana pengkastaan secara struktural dapat diperagakan. Dengan demikian maka untuk mengubah suatu kondisi sosial memerlukan perubahan mendasar ditingkat kebijakan. Disini peserta diajak untuk mencermati ekses dari suatu kebijakan dan pengaruhnya terhadap komposisi jumlah kemiskinan. Dengan demikian maka perlu dilakukan suatu perubahan kebijakan yang adil yang berpihak kepada konstituennya. – Tahap I – Dilakukan segmentasi kelas sosial, caranya dengan mempolarisasikan peserta menjadi 3 bagian dengan gula-gula, peserta dipersilahkan mengelompok sesuai dengan perbandingan kelompok peserta pertama berjumlah 3 orang, kelompok peserta kedua berjumlah 10 orang dan sisanya masuk dalam kelompok peserta ketiga. – Tahap II – Dilakukan simulasi pemberian subsidi I gula-gula secara distributif, peserta masing-masing kelompok dipersilahkan menghitung keuntungan makna keadilan renumeratif dan distributif (perbandingan tingkat pendapatan bantuan dan perolehan masing-masing peserta) – Tahap III – Dilakukan simulasi pembagian subsidi II gula-gula secara renumeratif apakah pilihan peserta secara keseluruhan sudah dianggap adil, mungkinkah itu dilakukan dalam struktur birokrasi. Apakah terjadi kecurangan, bentuk usulannya apa. – Tahap IV – Dilakukan evaluasi apakah strategi termasuk dengan mengusulkan lembaga pengawasan yang ditempuh sudah cukup efektif dan menjamin suatu prinsip keadilan. Mudah-mudahan setelah dilakukan pembekalan ini paling tidak akan ketemu unsur substansi permasalahan kemiskinan dalam paradigma theologia dengan kemiskinan paradigma sosial. Sehingga diharapkan mahasiswa lebih terbuka dalam mengapresiasikan diri dalam pengembangan dunia pelayanan sosial secara terstruktur dalam kacamata yang luas secara lintas sektoral. Yogyakarta, 10 Pebruari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: