KEMISKINAN DI DESA

Tulisan ini adalah pembaharuan riset Mr Masri Singarimbun yang dilakukan pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa kepemilkikan lahan setiap KK pada saat itu sudah tidak memadahi untuk hidup didesa, sehingga mereka mencari pekerjaan di kota sebagai “buruh lajon” .

Sementara dari penelitian sejenis pada tahun 2006 yang dilakukan secara interdisiplin masing-masing dari aspek antropologi oleh Farsijana Risakotta, Ph.D, aspek Ekonomi oleh Jonathan SE.,MM dan aspek sosiologi oleh Totok Pramujito, S.Sos kesemuanya menunjukkan hal yang sama dimana ketidak berdayaan masyarakat bukan sekedar dikarenakan kemiskinan  alami tetapi juga kemiskinan secara terstruktur yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan didesa yang banyak berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dampaknya sagat luar biasa bahwa tergadi “penindasan diantara banyak kelompok masyarakat” yang ditunggangi oleh kepentingan kelompok atas nama pelaksanaan pembangunan otonomi daerah dengan berbagai programnya.

ABSTRACT

Regional autonomy functions to eliminate the concentration of development in particular region by empowering civil society, creating institutional network mutually and strengthening grassroots infrastructure. In this consideration, a village which is located as the smallest cluster in the society supposes to be the core subject for carrying on the implementation of the regional autonomy policy. A village provides social economy structures and various potencies of human and natural resources to be empowered as subject of development.  However, practically the vision of regional autonomy finds its challenge due to the limitation of the social capacities to develop their human resources. The obstacles links to the tendencies of development which concentrates on physical project rather than empowering human resources.

The process of grouping farmers to organize themselves functions only as instrument which bridges them to use the government loan or foreign project that is distributed through the government program. This policy becomes problematic when the corruption and manipulation are involved in the process of using the loan. This economical behaviour phenomena becomes sinism as the farmers respond pessimistic to the any program that propaganda the development of their better life.

The other important factors are the limitation of the farmers to organize themselves to optimize the production due to the lack of land. Apparently, the capacity of farmers to organize themselves seems problematic because they do not have a skill to plan the sustainable agricultural production that benefits for them. Our data shows at the level of leadership, there has been a movement to change the mode of agricultural production which employs more on scholar farmers rather than only having traditional farmers. The change declares the marriage of modern agriculture with entrepreneurship as their motion of operation. Agricultural program that has been conducted by graduate farmers tends to develop agro business according the ordering project provided by foreign NGO for the purpose of the production and market extension.

Implementation of agro business program by empowering society seems opposite with the spirit of regional autonomy due to the top-down process, especially when the agricultural development is carried out to the area where the profession of the farmers are inherited.

Keyword : regional autonomy, redefinition of farmers group, changing roles of economic behavior on agricultural development, empowering civil society.

I. LATAR BELAKANG

Aktivitas ekonomi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam aktivitas ini kita dapat meneliti kebutuhan biologis manusia yang mendorongnya bekerja dalam lingkungan tersebut. Budaya manusia sendiri membentuk cara-cara berfikir yang secara simbolik menandai kegiatan-kegiatan sosial termasuk mengorganisasi dirinya dimana peranan-peranan yang ditetapkan menunjukkan interaksi dari setiap institusi yang memposisikan partisipasi dalam merencanakan dan melakukan aktivitasnya.

Penelitian kami lebih memperhatikan aktivitas ekonomi terutama memperhatikan hubungan sosial dalam proses interaksi antar manusia dalam menciptakan produksi, distribusi dan konsumsi. Alasan kami memilih kelompok tani desa Sriharjo ini, karena anggapan kelompok tani merupakan unit masyarakat terkecil dan dalam  wilayah pedesaan mereka diharapkan menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan otonomi daerah. Asumsi penelitian adalah keberhasilan program otonomi daerah harus mendapatkan dukungan masyarakat dan mampu menggerakkan partisipasi aktif dalam pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan suatu pemahaman yang komprehensif dan terperinci tentang kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri sebagai jawaban terhadap kebijakan pengelolaan rumah tangga daerahnya seperti terinspirasikan dari kebijakan nasional tentang otonomi daerah.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memperhatikan perubahan peranan ekonomi dari masing-masing kelompok dalam kaitan dengan perannya yang lain ditengah masyarakat dan keluarga. Penelitian ini juga memperhatikan peran-peran kekuasaan dalam sistem kebudayaan lokal di Desa Sriharjo yang memungkinkan masyarakat memperjuangkan hak-haknya secara kritis.

Pertanyaan dalam penelitian yang akan kami jawab adalah sejauhmana dampak pelaksanaan otonomi daerah mempengaruhi perubahan secara ekonomi, politik dan sosial budaya di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Penelitian ini bersifat multidisiplin yang melibatkan peneliti dengan latar belakang ilmu sosial dan ekonomi. Peneliti tidak tinggal di desa tetapi setiap minggu mengamati dan mewawancarai seluruh elemen mulai dari kelompok tani, pejabat pemerintah dan institusi-institusi yang terkait. Fokus penelitian telah ditetapkan namun informasi baru selama pengumpulan data juga tetap diteliti dalam proses analisa secara menyeluruh tanpa membiarkan penelitian menjadi melebar. Mungkin saja penetapan fokus dapat memperlemah analisis kami, tetapi kami beranggapan bahwa hasil penelitian sekarang masih dapat dipergunakan untuk pengembangan penelitian lanjutan mengenai aktivitas ekonomi kelompok tani dengan menfokuskan terhadap mekanisme interaksi dari institusi petani yang membentuk perilaku anggotanya secara keseluruhan.

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian antropologi ekonomi yang melihat hubungan antara masyarakat sebagai pelaku aktif pertumbuhan ekonomi daerah dengan segmen pasar yang tercipta melalui jaringan distribusi untuk menyalurkan produksi dan konsumsi masyarakat sendiri. Pada tingkat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata cara pelaksanaan otonomi daerah yang lebih partisipatif dimana masyarakat terlibat secara langsung. Proses penulisan laporan telah memperhatikan integrasi data yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang mendukung pemahaman secara lebih mendalam supaya proses intepretasi data tersebut dapat mewakili kenyataan yang ada. Konsep teoritik tidak dipisahkan tetapi dimasukan menjadi bagian yang menerangi dara-data dari penelitian yang dilakukan.

II. TELAAH PUSTAKA DAN TEMUAN PENELITIAN

Reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Prioritas Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan visi 2020 Bantul sebagai desa mandiri, maka ada beberapa pertimbangan yang kuat untuk mengembangkan desa sebagai faktor penarik. Parameter yang dipergunakan Kabupaten Bantul dalam pengembangan desa modern adalah menyesuaikan kekuatan budaya kemasyarakatannya sehingga mampu melakukan persaingan ekonomi secara terbuka. Penelitian ini akan memeriksa proses pengembangan desa modern sebagaimana dicanangkan dalam strategi pembangunan di Kabupaten Bantul. Untuk mencapai Visi 2020 ini, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan prioritas pembangunan  berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

  1. Wilayah Kabupaten Bantul dengan 75 desa, 933 Dusun mempunyai luas wilayah  506,85 Ha sebenarnya relatif sempit bila dibandingkan dengan jumlah 796,862 penduduknya yang berdampak pada keterbatasan ruang dan tanah pengolahan pertania yang tersedia. Sehingga pemerintah Bantul menetapkan strategi pengolahan produk pertanian yang bernilai tinggi seperti agrobisnis sehingga sektor pertanian dalam era otonomi di daerah ini mempunyai keunggulan komparatif.
  2. Kualitas sumber daya manusia, dengan mayoritas tenaga kerja yang ada terkonsentrasi di wilayah pedesaan secara umum bermata pencaharian sebagai petani.  Komposisi profesi masyarakat dijelaskan sebagai berikut, usaha pertanian 25,56 %, dagang 21,16 % industri 18,95 %, Jasa 16,89, konstruksi 8,88%, transport 4,64%, keuangan, 1,61%, tambang 1,98%, listrik, gas dan air 0.07 dan lainnya 0,27% adalah masyarakat dengan usaha campuran.

Sementara, komposisi masyarakat menurut pendidikan formal terbatas dapat diperincikan sebagai berikut: putus sekolah SD 28,23 %, SD 24,02 %, SLTP 17,59 %, SLTA umum 15,21, SLTA kejuruan, 8,42 %, Diploma-1 1,26, Diploma-3 1,70, Sarjana 3,57 %. Komposisi sumber daya manusia ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan prioritas penguatan basis pendidikan sebagai salah satu strategi jangka panjang yang dapat merangsang pengembangan kompetisi ekonomi terbuka untuk memajukan daerahnya.

Proses desentraliasi yang telah ditetapkan dan dijalankan pada tingkat kabupaten atau daerah tingkat II merupakan langkah yang tepat pada tahap permulaannya. Akan tetapi masih terjadi banyak kesimpangsiuran mengenai pembentukan kebijakan dan aplikasinya yang dapat dipersepsikan bermacam-macam oleh berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Misalkan, penetapan kebijakan fiskal (pajak), keputusan-keputusan politik, dan lain-lain yang tidak sepenuhnya akan memberikan partisipasi pada tingkat pedesaan untuk turut merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat langsung dalam mengisi format otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Renstra kabupaten Bantul yang ditetapkan pada masa kepemimpinan Bapak Ihdam Samawi menetapkan prioritas pembangunan adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini tidak berarti pembangunan di bidang lain tidak penting. Tetapi, pembangunan di kedua bidang ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Bantul. Apalagi, Bantul telah memiliki beberapa lokasi strategis dalam pengembangan perekonomian diwilayahnya misalnya Ringroad Selatan yang berdekatan dengan terminal pusat, Giwangan, sentra kerajinan serta dibukanya beberapa pasar yang menunjang pengembangan investasi dan infrastruktur ekonomi. Peningkatan sumber daya manusia ini akan berpengaruh terhadap dampak pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang untuk kabupaten Bantul.

Implementasi atas konsep otonomi berdasarkan rencana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan kapasitasnya sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan perlu digalakkan. Mekanisme ini dilakukan melalui  usaha membangun kepercayaan, inisiasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan. Proses penjabaran mekanisme telah dimulai dari tingkat desa berdasarkan renstra Bantul dan Propinsi yang berangkat dari pendataan tentang berbagai permasalahan sebagaimana merupakan hasil musyawarah terpisah pembangunan desa. Hasil musyawarah pembangunan desa ini kemudian dikirimkan ketingkat kecamatan. Kumpulan masalah dari seluruh desa ditingkat kecamatan kemudian dibahas untuk ditindaklanjuti sebagai agenda unit daerah kerja pembangunan (UDKP). Seluruh hasil pembahasan UDKP ditingkat kecamatan kemudian diteruskan ketingkat kabupaten. Evaluasi kami dilapangan menunjukkan bahwa kelemahan dari sistem ini adalah pengarahan program atau proyek terutama diperuntukan bagi  program fisik dan bukannya program pemberdayaan sumber daya manusia. Hambatannya adalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran berdasarkan Proyek Pengembangan Kecamatan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Strategi yang baru dikembangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui program ketahanan pangan untuk menjawab ketersediaan pangan bagi masyarakat, mempertahankan pendistribusian, menstabilkan daya beli masyarakat lapisan bawah serta meningkatkan kualitas bahan pangan yang dihasilkannya. Ketahanan pangan selalu berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas (perikanan, peternakan, dan perkebunan). Pemberdayaan sektor pertanian dilakukan dengan orientasi pemberdayaan produk pertanian tanaman pangan. Sektor pertanian berperan penting dalam pembentukan PDRB sebesar 29,65% (tahun 2000) dengan penyerapan tenaga kerja masih paling besar yaitu sebesar 30,79% (tahun 2000). Data ini mendukung juga penetapan  parameter Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap kesejahteraan petani secara umum di Bantul. Fenomena ini juga bisa dilihat dari masih rendahnya konsumsi beras (kurang dari 300 kg per individu per tahun). Kondisi lain yang juga memperparah kesejahteraan petani adalah ketergantungan mereka terhadap sistem ijon dan harga jual hasil pertanian yang rendah, di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pasar. Karena itu, kebijakan tentang penyediaan modal subsidi bunga yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten Bantul dimaksudkan untuk mengangkat nilai tukar produk petani agar mereka dapat menjual gabah  sesuai dengan  harga dasar. Selain itu pemerintah juga menetapkan tiga arahan untuk menghindarkan sistem ijon dan penjualan kepada tengkulak dengan harga murah, melalui beberapa cara, yaitu jangan menjual gabah di sawah, jangan menjual gabah dengan harga murah, dan jualah beras jangan menjual gabah.

Sedangkan dalam pengembangan agribisnis dilakukan dengan mengembangkan informasi kepada para petani tentang jenis komoditi yang sesuai permintaan pasar dan kondisi agroklimatologis (musim) yang cocok. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui program penyuluhan. Komoditas unggulan yang menjadi sentra produk unggulan di Kabupaten Bantul yang dikembangkan adalah bawang merah varietas tiron (10 ton pada tahun 2005) untuk lahan pertanian serta pisang dan mangga untuk lahan pekarangan. Di samping itu juga sudah dimulai  gerakan penggunaan pupuk organik dan pemasaran beras organik. Peningkatan produksi dan pemasaran benih, bibit tanaman pangan yang meliputi padi (1.500 ton) dan kedelai (60 ton) dilakukan setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha secara maksimal dalam mendukung sektor pertanian tetapi pada satu sisi masih ada hambatan dalam mengatasi pemasaran hasil pertanian.

Kompleksitas posisi desa ini dapat dimengerti karena sistem pemerintahan desa masih berdasarkan UU 5/1979  yang memuat segala kewajibannya sebagai pelaksana administratif pemerintahan yang bernuansa top-down, sedangkan otonomi daerah adalah format kebijakan pemerintah berwarna desentralisasi yang bersifat bottom-up. Walaupun memakai saluran yang sama ternyata pemerintah mempunyai peran ganda supaya keduanya tetap jalan, sekaligus disadari bahwa kapasitas pemerintah sebenarnya dalam era otonomi menjadi fasilitator yang baik diwilayahnya dimana kendala yang ada tidak bisa diselesaikan sendiri tetapi harus berkerjasama  dengan institusi lokal.[1]

Kapasitas pemerintah desa sebagai pelaksana otonomi daerah masih mendasarkan proses kerjanya pada  UU 5/ 1999 tentang pemerintahan desa. Sementara UU 22/1999 dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa penekanan khusus. Penekanan khusus tersebut dapat dijelaskan seperti halnya yang tertuang dalam Bagian Kedua : tentang Pemerintah Desa dimana UU No 22/1999 atau revisi UU 32/2004 tentang kewenangan otonomi berdasar hak asal-usul desa dan kewenangannya seperti yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan  belum diterapkan sepenuhnya  dalam mekanisme pemberdayaan institusi-institusi lokal yang berada dalam wilayah Bantul.  Aspirasi pasal 100 yang mengatur tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya bisa memungkinkan pemerintah desa melakukan penolakan apabila  perbantuan tersebut yang tidak disertai dengan pemberdayaan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang ada diwilayahnya. Tentu saja proses pemberdayaan ini akan menghubungkan masyarakat pedesaan dengan mitra-mitranya seperti aparat pemerintah, pengusaha, elit desa, lembaga swadaya masyarakat pada aras nasional, daerah, dan lokal, lembaga pendidikan dan penelitian dari perguruan tinggi, lembaga dana dan lembaga bantuan teknik, nirlaba (termasuk dari luar negeri).

Posisi desa dalam konteks otonomi daerah berwenang menunjukkan kemampuannya untuk menentukan tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi melalui pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan interaksi kerjasama yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan pemerintah apabila dilakukan dengan baik akan mendorong perwujudan potensi sosial untuk mencapai desa mandiri. Pemetaan peran pemerintah dan masyarakat (Gibson, 2001) yang pada aras lokal, berusaha merangsang penetapan peluang usaha  yang terbuka kepada setiap orang secara kompetitif. Dalam analisa pemetaan peluang kegiatan ekonomi dalam masyarakat, Gibson menunjukkan keanekaragaman bentuk usaha, cara pengupahannya dan alternatif etika usaha yang meliputi:

  1. Masyarakat dapat menciptakan pasar alternatif dengan tujuan digunakan dari oleh dan untuk mereka sendiri, selain interaksi mereka dalam transaksi pasar resmi yang ada.
  2. Di antara upah dari pekerja buruh masih ada upah alternatif yang secara kekeluargaan tereduksi (misal: kerja rumah tangga, mengasuh keluarga, tenaga sukarela), upah dalam bentuk barang dan upah dari sistem kerja gotong royong.
  3. Sebagai lawan dari bentuk kapitalis ada bentuk bukan-kapitalis (berusaha sendiri, atau gotong-royong komunal) sedangkan di dalam bentuk kapitalis alternatif tercatat etika sosial dan etika lingkungan.

Pemetaan peran pemerintah dan masyarakat (Gibson,2001) telah menunjukkan adanya basis baru yang beranekaragam dalam hubungan ekonomi: adanya ko-eksistensi antara beragam transaksi, beragam keterlibatan orang dalam bekerja dan keanekaragaman cara organisasi ekonomi yang ditemukan di aras ekonomi komunitas. Di aras itu transaksi ekonomi dipengaruhi prinsip-prinsip etika yang mendasari keterkaitan diantara semua kegiatan yang membangun komunitas itu. Prinsip-prinsip itu mendukung sejumlah nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan hubungan kerabat, komunitas dan syarat keberlanjutan lingkungan. (Adeney-Risakotta:2005, 104-109). Nilai-nilai itu yang menentukan cara suatu komunitas memahami dan mempraktekkan kesetaraan dalam rangka transaksi material dan simbolik, dan memberi penghargaannya. Orang bekerja sesuai norma, begitu pula ada norma-norma atas cara-cara suatu surplus dihasilkan dan dibagikan mengikuti cara-cara yang dapat diterima. Dalam ekonomi komunitas kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan komunitas merupakan tujuan “prioritas”.

Gibson telah menunjukkan suatu interphase (bidang pembatas) antara sistem kapitalisme (terkait ekonomi-makro) dan ekonomi komunitas (terkait ekonomi rakyat). Soalnya bagi kita, bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat lebih jauh dengan memperhatikan berbagai pengaruh yang menembusi daerah pembatas ruang kapitalisme masuk kedalam ekonomi rakyat? Bagaimana proses interaksi dari pelaku-pelaku ekonomi makro yang berada di bawah kendali politik negara? Dalam proses pemahaman tentang ekonomi rakyat yang perlu diperhatikan adalah bentuk  paradigma yang tepat untuk dapat menjelaskan apa yang sudah terjadi dalam aktivitas ekonomi rakyat di Kabupaten Bantul sehingga proses penerusan pembangunan selanjutnya dapat mendukung visi 2020 yang dicetuskannya. Corak ekonomi daerah di kabupaten Bantul beraneka ragam: ada yang padat penduduk dengan komposisi penduduk kota mendekati 50 % penduduk dalam lahan pertanian terbatas. Disebagian besar pedesaan,  sebaliknya ada daerah dengan sumberdaya lahan luas, mengandung kekayaan sumber daya alam yang besar tetapi sebagian rusak dengan penempatan penduduk yang jarang.  Sebagai contoh adalah situasi dan kondisi pertanian yang terabaikan, padahal potensi tanah pertanian se-Indonesia masih luas merupakan tantangan untuk meningkatkan produktivitas swasembada pangan, misalkan beras, dan  pangan lainnya.

Memperhatikan penggambaran di atas, maka salah satu peluang upaya pemberdayaan petani adalah memperluas pengelolaan akses pasar. Kecuali suatu land reform sesuai syarat-syarat otonomi daerah dan otonomi masyarakat desa (atau dengan nama lain) di wilayah penduduk yang jarang mengenal adat penguasaan atas suatu wilayah usaha bagi masyarakatnya, tak cukup melakukan suatu reforma agraria terbatas pada bentuk hak milik perorangan. Suatu kombinasi antara pengakuan hak masyarakat (satuan) desa dan hak perorangan diperlukan, supaya masyarakat  dapat memberi dasar kontrol sosial di aras lokal dimana sesama warga desa secara kolektif bertanggung jawab bagi perkembangan penguasaan lahan-lahan didesa.

Berbagai Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan otonomi daerah perlu memperhatikan menempatkan pembangunan daerah yang dapat menciptakan interaksi ekonomi diantara  kota dan desa  dengan menggairahkan ekonomi masyarakatnya.  Sejarah pembangunan ekonomi di negara-negara maju dan sedang berkembang mencatat bahwa usaha kecil dan menengah selalu menjadi dasar pembangunan ekonomi. Pengalaman pahit yang dialami Indonesia seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan UKM karena dianggap mampu bertahan dalam krisis ekonomi pada pertengahan 1997 yang masih terasa hingga lima tahun kemudian. Pembangunan ekonomi lokal hanyalah salah satu strategi yang perlu mendapat perhatian, karena inilah pembangunan masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat tidak hanya sebagai stakeholder tetapi juga sebagai shareholder. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain menekankan pembangunan masyarakat yang seimbang, berkelanjutan, dan berdiri sama tegak, duduk sama rendah dan bersifat menyeluruh  melalui kemitraan antara institusi masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan lembaga pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai dari visi ini adalah untuk: 1) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di pedesaaan, 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan 3) Meningkatkan kapasitas institusi lokal berdasarkan partisipasi dan swadaya masyarakat

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan di atas antara lain adalah memperkuat institusi lokal, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pasar dan keuangan pedesaaan, melalui perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Disamping upaya perbaikan di pedesaan, diperlukan paradigma baru yaitu mencari akses pasar desa-kota. Kemitraan dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan sumber-sumber produksi pedesaan dengan pusat-pusat kota untuk menjamin keseimbangan pasar sehingga akan saling memberikan manfaat tidak hanya antara petani dengan pihak pengelola industri berbasis pertanian di pedesaan, tetapi melibatkan sektor industri di perkotaan.

Kendala mendasar dalam menjaring partisipasi masyarakat di tingkat mikro atau dalam konteks desa yang ditujukan bagi institusi lokal kelompok tani sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ditingkat makro. Pelaksanaan UU no 22/1999 atau UU32/2004 tentang otonomi daerah, perlu dipahami sebagai bentuk wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan memfasilitasi pemerintahan untuk membangun prakarsa dan aspirasi masyarakat. Dalam kenyataannya, harapan implementasi UU 22/1999 atau UU32/2004 ini ternyata masih jauh dibandingkan dengan rumusannya. Karena misalkan pemerintahan paling kecil yaitu pemerintahan desa masih dipandang sebagai bawahan kabupaten/ kota padahal desa sebenarnya adalah entitas local – self governance yang berbasis pada komunitas lokal. Gambaran di atas sekilas  mencerminkan betapa besar permasalahan yang sebenarnya terjadi bersifat sistemik yang turut berpengaruh terhadap kebanyakan program pemerintah yang kebablasan tanpa hasil karena pemerintah sampai di tingkat pedesaan masih berasumsikan pembangunan sebagai bentuk penugasan dan kontrol bukan sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan otonomi daerah sebenarnya terletak ditangan pemerintah sendiri untuk menterjemahkannya. Desa mandiri dapat terwujud apabila pemerintah desa melakukan pemberdayaan terhadap seluruh institusi lokal. Dinamika sosial dalam konteks Desa Sriharjo belum mengarah pada pengembangan otonomisasi secara menyeluruh dan mendasar sampai ketingkat institusi lokal karena itu perlu dilakukan demokratisisasi dengan menekankan :

  1. Semangat otonomi daerah yang memposisikan desa sebagai pemerintah mandiri berbasis pada institusi lokal/ komunitas yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat akar rumput sebagai kekuatan lokal sektor pertanian melalui penguatan organisasi petaninya.
  2. Peran birokrasi bisa digeser kearah penguatan institusi lokal masyarakat untuk menumbuh kembangkan ruang partisipasi publik dalam menentukan arah kemandiriannya. Melalui cara ini kesadaran publik dalam membangun partisipasi dapat dikembangkan.
  3. Demokrasi yang dibangun sebagai bentuk partisipasi aktif dapat didelegasikan secara liberal misalnya hak setiap institusi lokal untuk menolak, menerima atau bekerjasama dalam posisi seimbang dengan pihak lain termasuk lembaga donor.

Penerapan UU 22/1999 tentang otonomi daerah dalam praktek mengarah pada penerapan desentralisasi yang akan membawa angin segar dalam menumbuhkan partisipasi membangun interaksi ekonomi antara desa dengan supra desa secara lebih baik. Desentralisasi merupakan titik pijak pembangunan yang berbasis kekuatan masyarakat sehingga akan menjadi perpaduan model pembangunan dua arah (bawah – atas – bawah perencanaan) yang diharapkan dapat mempercepat prose perubahan sosial.

Sebenarnya tingkat partisipasi warga desa Sriharjo dalam proses swadaya pembangunan tergolong cukup tinggi. Misalkan terlihat dari tingkat swadaya dalam pembangunan ditingkat desa jumlahnya per-tahun mencapai Rp 260 juta. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan nominal yang dikeluarkan warga maupun berdasarkan material yang dihitung dalam angka rupiah dalam pembangunan desa [2]

Walaupun ketergantungan kelompok tani terhadap pemerintah yang diintepretasikan melalui kehadiran PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) diwilayah desa Sriharjo cukup tinggi, tetapi kehadiran mereka hanya pada saat persiapan dan pendampingan program pemerintah pada awal pelaksanaannya.  Sedangkan pada saat kelompok tani menghadapi masalah besar seperti kasus kredit TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) yang macet, maka peran PPL dan elit birokrasi tidak cukup membantu memecahkan masalah tersebut. Walaupun sebelum penandatanganan kredit TRI elit pemerintah sudah mengetahui tentang kasus kredit macet, tetapi pengucuran kredit tetap berjalan, padahal jelas pemerintah tidak akan pernah melakukan pemutihan kasus kredit macet tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah ditingkat desa Sriharjo sudah diupayakan secara desentralisasi dengan mendorong terciptanya kesadaran umum (pemerintah dan institusi lokal). Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan otonomi didesa Sriharjo masih mengalami kesulitan akibat terabaikannya syarat-syarat otonomi yang sampai sejauh ini belum dipenuhi pemerintah karena  terkendala beberapa faktor sbb :

  1. 1. Peran pemerintah sejauh ini belum dapat diharapkan untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui institusi lokal yang ada. Hambatannya terkait dengan keterbatasan pemerintah untuk memayungi sektor pertanian sebagai aset pertumbuhan melalui pemberdayaan sektor pertanian. Pemerintah kelihatannya masih memandang sektor pertanian sebagai sektor pinggiran, sehingga konsentrasi pemerintah lebih mengarah kepada sektor industri dan perdagangan dalam memacu PAD. Padahal sektor pertanian selama ini dianggap mampu menyerap tenaga kerja terbesar dipedesaan.
  2. 2. Kebijakan pemerintah belum memihak kepada petani karena masih menempatkan institusi lokal bukan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan tetapi justru hanya menempatkannya sebagai target kebijakan. Kebijakan pemerintah selama ini bersifat kontraproduktif karena ada intervensi, dominasi bahkan ada kontradiski-kontradiksi dalam metode kerjanya untuk mengejawantahkan program-program pengembangan masyarakat yang direncanakan bersama.  Misalnya pemerintah mendukung kebijakan pembebasan biaya import produk pertanian dari negara lain sehingga mengancama perjanjian perlindungan terhadap pemasaran hasil pertanian sebagaimana dicantumkan dalam MRA (mutual recognition agreement). Kontradiksi lain terlihat  dalam kebijakan program / proyek pemerintah yang mengarah pada proses produksi pertanian yang tidak diimbangi dalam penggarapan out-put produksi dan pemasaran hasil pertanian.
  3. 3. Tanggung jawab pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pembangunan belum mampu menterjemahkan otonomi daerah sebagai hak yang paling hakiki sehingga masih merasa asing untuk melaksanakan “otonomisasi terhadap institusi lokal”.  Hambatannya adalah adanya anggapan bahwa tanggung jawab pembangunan  hanya ditangan pemerintah saja. Kondisi superior yang demikian semakin melemahkan respons masyarakat dalam berpartisipasi karena kebijakan pemerintah selalu top-down padahal komunitas basis menuntut pemberdayaan dirinya. Kondisi ini ditandai oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas karena tidak adanya saluran yang tepat, sekalipun ada musbangdes sampai UDKP (unit daerah kerja pembangunan). Kontradiksi program justru memunculkan proyek baru  yang memakai dana besar walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kemandirian dan produktivitas institusi lokal. Jadi sebenarnya tingkat penyerapan dana tidak mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tetapi diarahkan pada fasilitas fisik yang tidak terkait dengan kemandirian masyarakat.

Data menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara latar belakang pendidikan dengan ketidakmampuan petani dalam penguasaan sistem administrasi organisasi. Sementara ketidakmampuan petani dalam pengembalian kredit disebabkan karena mereka tidak didampingi sejak awal perencanaan, penggunaan kredit untuk menunjang usahanya. Kendalanya terkait dengan kekurangan persiapan dan lemahnya sistem pendampingan yang menempatkan petani sebagai subyek mandiri dalam menganalisa proses kerjanya dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

Sekalipun sudah memasuki era otonomi daerah tetapi intervensi program pemerintah terhadap komunitas basis masih cukup terasa melalui berbagai pertemuan. Data menunjukkan aktivitas organisasi masyarakat dalam dimasing-masing dalam wilayah dusun sebenarnya cukup padat diantaranya : pertemuan Rembug Deso (umum), Kelompok Tani (Dusun), Pertemuan Kelompok Tani Gabungan (UPKG), Pertemuan PKK, Pertemuan P2KP khususnya home industri, Pertemuan Dasawisma, Pertemuan Kelompok Pemuda Desa, Pertemuan Kelompok Tani Wanita, Pertemuan Kelompok Peternak Sapi (peternak), Pertemuan LKMD dan lainnya diluar pertemuan  organisasi privat misalnya pertemuan kelompok keagamaan, trah atau pertemuan assosiasi lainnya. Kalau diassumsikan bahwa seluruh kegiatan tersebut harus berjalan maka dapat dikatakan setiap minggu mereka banyak mengikuti pertemuan. Padahal dalam setiap pertemuan tersebut ada iuran dengan peranan anggota yang terbatas.

Fenomena lain yang terasa membonceng dalam aktivitas kelompok di tingkat masyarakat  seperti pada kelompok kegiatan PKK, Dasawisma, KTW atau kelompok tani sekalipun bila dilihat dari latar belakang sejarah, visi dan misinya sudah jelas bukan untuk kepentingan masyarakat sendiri atau lebih menunjuk untuk kepentingan elit masyarakat. Begitu lemahnya kelompok-kelompok ditingkat komunitas basis tersebut, sehingga pada saat musim kampanye seringkali menjadi sasaran kegiatan kampanye partai politik tertentu yang dilakukan terselubung. Misalnya bantuan 15 ekor sapi dan program reboisasi didusun Sompok sangat kentara dengan agenda dimaksud. Dengan demikian kita dapat melihat interaksi antar kelompok-kelompok (terutama kelompok tani) di desa Sriharjo sebagai berikut :

LSM
Perguruan Tinggi
Kelompok Pemuda dan Sarjana Desa

Gb.2 Bagan Interaksi Sosial

Petani yang sudah sadar dengan kegiatan kelompok alternatif (UPKG) sekarang ini memberikan dukungan penuh melalui keterlibatan mereka dalam kelompok tani.  Ada 13 kelompok tani  pada tingkat pedusunan yang terlibat aktif dalam agenda utama UPKG seperti penyuluhan agribisnis (pembekalan) dan pelatihan (bimbingan), insentif (uang lelah) dan pemberian contoh demplot tanaman varietas unggul. Seluruh kegiatan ini merupakan bantuan dari DAVET yang berjumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kegiatan kelompok UPKG ini cukup marak dan mendapatkan simpati walaupun sebenarnya para petani tidak mau tahu dana mereka berapa dan dari mana asalnya. Target utama unit pengembangan kegiatan kelompok tani gabungan (UPKG) ini memang menyelenggarakan kursus pertanian yang gratis. Petani yang  diutus ke pelatihan dalam kelompok tani gabungan ditingkat desa  mendapatkan 1 sampling bibit percontohan unggul sebagai bahan peragaan yang harus dikembangkannya dalam kelompoknya sendiri. Sebagai peserta pelatihan mereka juga mendapatkan uang saku sebesar Rp 10.000,- Akan tetapi sesudah mereka kembali ke kelompok masing-masing tidak ada kejelasan mekanisme dalam proses penerusan ilmu mereka lebih luas kepada anggota kelompok lainnya.  Keaktifan mereka dalam proyek baru terkesan mencoba mengalihkan tuntutan terhadap tanggung jawaba bersama petani yang tertanggungkan dengan kredit macet.

Pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan pada tahun 2002, sebagai hasil fasilitasi dari kerjasama antara pemerintah desa dan LPM UGM  pernah merintis hubungan kerjasama antara kelompok tani Gondosuli, Dogongan dan Ngrancah dengan Perusahaan Kecap Cap Bangau. Perusahaan ini menghendaki pasokan kedelai hitam secara berkelanjutan, tetapi program tersebut tidak berkelanjut karena kelompok tani tidak bisa memenuhi target permintaan. Akibatnya kelompok tani kembali pada kegiatan yang bersifat pasif sebagaimana terlihat pada posisi awal sebelum mereka terlibat dalam proses kerjasama tersebut.  Kemitraan seperti ini sebenarnya sangat diharapkan karena posisi yang berimbang sehingga sungguh-sungguh dapat menciptakan ruang partisipasi rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Akan tetapi sekali lagi, sering kali hambatannya adalah petani karena mereka tidak di arahkan untuk terlibat dalam proses pengontrolan harga beli produk pertanian yang dihasilkannya. Kemampuan petani untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak bukanlah jaminan yang bisa menunjukkan pelaksanaan otonomisasi kebijakan yang mengarahkan pada kemandirian kelompok tani itu sendiri. Peranan pemerintah masih cukup besar sebagai perantara pembangunan yang sering kali dilakukan tanpa melalui proses analisa mendalam tentang kehidupan sehari-hari petani. Pada umumnya, petani cenderung dilihat sebagai sumber daya tenaga kerja yang bisa memenuhi produksi pertanian untuk digunakan oleh perusahaan tertentu. Stigmatisasi petani sebagai tenaga produksi untuk industri pertanian besar cenderung mengelabui. Karena petani yang berlokasi tempat tinggal di sekitar kota propinsi seperti di desa Sriharjo cenderung menghabiskan waktu hariannya sebagai tenaga buruh harian di kota selain juga mengolah pertanian di desannya. Siklus masa tanam – perawatan – panen di alam kerja pertanian dimanfaatkan oleh petani-petani di desa Sriharjo untuk menambah pendapatan ekstra sebagai buruh bangunan di luar desanya.

Kekosongan dalam pengolahan pertanian berkelanjutan di desa Sriharjo segera ditanggapi oleh  para pemuda dan sarjana desa yang tergabung dalam UPKG. UPKG secara konsisten memberikan pengaruhnya dalam mempercepat perubahan menuju gerakan agribisnis.  Akan tetapi dengan tidak melibatkan petani inti yaitu petani tradisional dalam mekanisme UPKG telah memunculkan kesan bahwa kegiatan mereka bersifat elitis yang sekedar hanya memanfaatkan dana besar dari proyek Davet (sebuah LSM Eropa) melalui Pemerintah. Akan tetapi kelompok yang diprakarsai para pemuda dan sarjana desa ini ternyata berkembang dengan baik. Kelompok kepentingan ini terdiri dari 7 orang pemuda dan sarjana desa yang terdiri dari sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana peternakan, dst. UPKG ternyata cukup mampu untuk melakukan jejaring kedalam dan keluar desa terutama dalam hal pemasaran hasil agribisnis.  Hasil usaha kelompok pemuda dibidang pertanian dan perikanan antara lain cabai, bawang merah, sawi, rumput gajah dan perikanan lele. Modal kelompok kepentingan ini cukup kuat walaupun mereka sebenarnya lebih mengandalkan ketepatan waktu berdasarkan kebutuhan dari sistem informasi pasar, dibandingkan dengan tingkat penguasaan jumlah atau kapasitas produksinya yang selama ini cukup kewalahan dalam memenuhi permintaan pasar. Pemakaian lahan kelompok kepentingan cukup menerapkan sistem sewa lahan milik kas desa, serta yang melibatkan sejumlah kaum tani yang tergabung dalam kelompok tani tanpa peraturan yang mengikat hingga sejauh ini tidak muncul permasalahan. Sebenarnya agribisnis seperti bawang merah, cabai, sawi cukup menjanjikan dibandingkan tanaman padi karena hasilnya bisa 3 kali lipat dari hasil rumput gajah, atau bisa 8 kali lipat dari hasil perikanan pada areal yang sama.

Kegiatan sejenis kelompok tani didesa Sriharjo adalah kelompok tani wanita (KTW), namun aktivitasnya sama dengan dilakukan para kaum tani pria. Bedanya KTW dalam sistem koordinasi dan penyebaran informasi lebih cepat karena mereka punya mekanisme pertemuan rutin bulanan sehingga tentulah berbeda dengan kelompok kaum tani pria yang macet. Akan tetapi KTW maupun kelompok lainnya yaitu PKK, Dasawisma dan termasuk kegiatan KKN dari beberapa Perguruan Tinggi dan LSM sejauh ini belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi petani dikarenakan aspek pemberdayaan yaitu aspek kebijakan, perencanaan dan pengelolaan organisasi petani relatif masih lemah karena pengembangannya masih kontradiktif dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dari Unwama pernah mengadakan pelatihan yang sebenarnya cukup lancar dalam proses pembuatan pupuk organik didusun Karangkulon yang diikuti oleh para petani, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut untuk meneruskan penggunaan pupuk organik tersebut. Begitu juga dengan organisasi sejenis (PKK, Dasawisma) pada saat tertentu gencar melakukan kampanye penanaman tanaman obat keluarga, tetapi pada akhirnya menjadi malas lagi karena sedikitnya tingkat penggunaannya.

Partisipasi dan komparasi kelompok tani: Kebijakan antar kelompok tani satu dengan yang lain

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari intensitas pertemuan atau prestasi kelompok tani. Selama ini 11 kelompok tani didesa Sriharjo tidak menunjukkan kedua hal tersebut, bahkan sebaliknya menunjukkan intensitas pertemuan yang tidak pernah lagi dilakukan dan tidak menunjukkan prestasinya. Kecenderungan partisipasi  11 kelompok tani ini sangat rendah tetapi bila dilihat dari partisipasi diluar organisasi masih terlihat karena mereka juga terlibat dalam pengolahan pertanian irigasi dengan  membersihkan saluran air, sistem pembagian air, gotong royong pada saat masa tanam dan masa panen. Begitu juga dengan partisipasi petani yang berlahan kering dengan sistem timba dalam mengairi lahan cabai atau terong masih terlihat dilakukan petani disepanjang sungai Oya.

Disadari bahwa dalam dinamika sosial didesa pada mulanya sangat dipengaruhi budaya paternalistik atau pola anutan yang tumbuh subur di desa, tetapi juga disadari pola anutan tersebut banyak kelemahannya terutama apabila terkait dengan jumlah  partisipasi konstituennya dalam kegiatan berkelompok. Paham paternalistik ini lambat laun terkikis habis oleh tuntutan kebutuhan dasar para anggotanya. Pengaruh ini bisa terlihat langsung pada  peralihan dari trend organisasi yang paternalistik ke kelompok kepentingan dikelompok lain yang sejenis dan lebih demokratis dimana tingkat kekuatan partisipasinya lebih tinggi. Misalnya dari kelompok tani 11 beralih kepada kelompok UPKG.

Partisipasi kelompok tani yang berjumlah 13 diseluruh dusun sangatlah beragam tergantung dari tipe wilayah serta pengurus misalnya kelompok tani diwilayah subur di dusun Miri, Jati, Gaten, Pelemmadu, Karang Kulon, Gondosuli, Dogongan cenderung secara organisatoris tidak berjalan, tetapi diluar organisasi cukup kuat kerjasamanya. Sedangkan petani diwilayah dusun Ketos, Ngrancah, Pengkol dan Wunut secara relatif kegiatan organisasi masih berjalan tetapi terkendala oleh faktor irigasi karena berlahan kering. Dari 13 dusun secara faktual telah menunjukkan bahwa setiap dusun memiliki kelompok tani, hanya saja secara definitif yang diakui oleh pemerintah hanya 11 kelompok tani yang dianggap sebagai representasi 13 dusun. Pemerintah berasumsikan bahwa 2 dusun cukup digabung dengan dusun lainnya, padahal secara faktuil 2 dusun tersebut tidak mau digabung dan selama ini kegiatan berjalan sendiri-sendiri sehingga bila ada bantuan yang masuk melalui kelompok ini bersifat insedental (dliuar proyek yang bersifat reguler).

Diakui dalam setiap dusun terdapat kelompok tani sejauh ini masih berada dibawah tingkat kelayakan sistem administrasi yang memadai. Padahal diharapkan setiap kelompok tani mampu mengakomodir kepentingan dan kegiatan warga petani, sehingga dalam penentuan 11 kelompok tani tersebut lebih didasarkan pada aspek kepentingan sepihak pemerintah dan bukan representasi secara keseluruhan sebagai fakta kelompok tani yang bertumpu pada prinsip dari, oleh dan untuk petani sendiri. Bila dikomparasikan diketemukan sejumlah catatan bahwa dari 11 dusun yang diakui tersebut berada dalam posisi memiliki lahan subur 9 dusun dan 2 dusun memiliki lahan tadah hujan, sedangkan 2 kelompok yang selama ini tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah dalam posisi 1 dilahan irigasi dan 1 dilahan tadah hujan. Alasan pemerintah mempertahankan 11 kelompok yang diakui selama ini didasarkan pada alasan historik dimana sejak dahulu ke 11 kelompok itu yang diajukan dalam berbagai proposal sehingga bila ditambahkan kelompok susulan justru akan mengurangi tingkat kepercayaan untuk mendapatkan proyek pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi komunitas tani, walaupun sebenarnya banyak diantara 11 kelompok tani tersebut tidak tahu pasti berapa dana yang turun karena berbagai alasan misalnya pengurusnya baru saja diganti atau, pengurusnya vakum karena anggotanya susah dikumpulkan lagi atau berbagai alasan lain.

Walaupun sekarang adalah era otonomi daerah, tetapi terkesan kelompok tani masih tidak berdaya untuk berinisiatif sendiri. Sekalipun kelompok tani tersebut tergolong cukup lancar kegiatannya tetapi masih saja sistem administrasi dan sistem teknis pelaksanaannya masih jauh dari harapan kelompok petani yang otonom/ mandiri. Mereka terkesan di kendalikan yang menggunakan keterbatasan ekonomi mereka untuk menawarkan kerjasama usaha pertaniaan tetapi sifatnya sementara karena petani hanya terlibat pada permulaan kemudian cenderung meneruskan pekerjaan tambahannya diluar sektor pertanian.  Dengan demikian maka rumusan organisasi kelompok tani perlu didefinisikan kembali.  Karena sebenarnya pembentukan kelompok tani dengan membangun pengertiannya sebagai kumpulan petani-petani telah mengalami perubahan. Pada umumnya anggota kelompok tani mempunyai lebih dari satu profesi sebagai petani bahkan seringkali mereka tidak mempunyai lahan pertanian lagi

KESIMPULAN

Dinamika sosial yang sedang berlangsung selama pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU 22/1999 /revisi UU 32/2004 menunjukkan korelasi antara tingkat partisipasi dengan keberhasilan pembangunan, dimana substansi permasalahan yang menjadi fenomena sosial tersebut secara jelas terlihat dari sistem interaksi sosial yang menyatakan unsur korelatif sebagai pelaku sekaligus penentu yaitu elit pemerintah, kelompok tani dan kelompok kepentingan.

Definisi dari petani sebagai kelompok utama dalam kelompok tani telah berubah seiring dengan perubahan orientasi dipedesaan karena lebih dipengaruhi geoekonomi global dan prospek ekonomi. Pergeseran terjadi karena petani sebagi pengelola sistem pertanian, pengelola pekerjaan pokok pertanian, menjadi petani pengelola sistem pertanian sebagai pekerjaan sampingan diluar usaha pertanian (manufactur) yang nilainya lebih tinggi. Hal ini ditengarai dengan semakin banyaknya petani yang bekerja sebagai buruh di kota, sambil mengusahakan sistem pertanian mereka diluar jam kerja. Sedangkan definisi kelompok tani adalah setiap warga desa tergabung dalam kelompok ditingkat dusun (teritorial non farming area) sekaligus terkait dengan tingkat partisipasi anggotanya.

Sistem interaksi dan tingkat partisipasi selama pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks Sriharjo pada akhirnya memunculkan berbagai dampak yang dapat diketahui dalam tiga bagian yang dapat dijelaskan sbb :

  1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemerintah selama ini :
    1. a.    Secara implisit ditingkat pemerintah desa Sriharjo yang merupakan representasi “pemerintah” masih dominan menentukan berbagai paket program dan proyek pemerintah yang pada akhirnya memunculkan banyak persoalan, misalnya kebijakan pemerintah telah memunculkan kredit macet KUT dengan tunggakkan terbesar pada perbankan nasional sebesar 8 Trilyun, telah merusak aktivitas kelompok tani. Dengan demikian pemerintah masih menempatkan masyarakat bukan sebagai subjek.

b.  Secara eksplisit otonomi daerah dilevel pemerintah desa masih memandang bahwa institusi lokal belum ditempatkan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, maka akibatnya banyak kelompok yang tidak kapabel, sumber daya manusianya rendah, maka produktivitasnya juga rendah. Perlindungan pemerintah sendiri terhadap produk pertanian masih lemah sekalipun sudah ada MRA (mutual recognition agreement) yang berlaku dalam sistem perdagangan global namun petani sangat sulit merespon dan menterjemahkan kebijakan tersebut. Kondisi ini tercermin dari sikap pemerintah yang tidak pernah menggarap sistem pemberdayaan pertanian secara sungguh-sungguh bahkan melakukan import beras, gula dst, sehingga dunia pertanian tidak mendapat perlindungan sebagai sektor terbesar tumpuan sistem jaminan sosial.

  1. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan.
    1. Data menjelaskan bahwa pemerintah terendah secara nasional yang direpresentasikan Desa Sriharjo, bertindak sebagai fasilitator berbagai paket program dan proyek masyarakat. Dampak dari intervensi tersebut tercermin dari kasus kredit macet KUT sebesar 8 Trilyun Rupiah maupun kasus TRI yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Secara implisit kelompok tani masih dipahami bahwa pertanian masih dipandang sebagai sektor andalan, tetapi dalam prakteknya sektor pertanian justru diperlakukan sebagai sektor pinggiran sehingga kaum tani mulai meninggalkan dan lebih memprioritaskan pekerjaan pada sektor industri. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja terbesar dipedesaan harus diakui berada dalam lini sektor industri bukan disektor pertanian lagi.
    2. Secara eksplisit kelompok tani masih dipandang sebagai kelompok sub-ordinasi dari sistem diatasnya, tercermin dari dominasi berbagai program dan proyek pemerintah mulai dari sistem perencanaan, pembibitan sampai penjualan produk dst, telah ditentukan secara sepihak. Maka secara organisatoris kelompok tani hanyalah sebagai pelaksana teknis saja, determinasi berbagai program dan proyek terletak ditangan pemerintah. Dengan demikian otonomi yang diharapkan oleh kaum tani tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya karenanya orientasi yang berkembang dalam sistem pengorganisasian petani menjadi terbatas dan partisipasi yang dibangun pada akhirnya menjadi bentuk mobilisasi yang mengabaikan factor kebutuhan dasar masyarakatnya.
  2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelompok kepentingan :
    1. Secara implisit dilatarbelakangi lemahnya pengelolaan organisasi disektor pertanian maka banyak pihak / kelompok kepentingan yang memanfaatkan peluang dan kesempatan tersebut. Kelompok ini sebenarnya ada tetapi sulit dideteksi karena berbaur dalam aktivitas kelompok yang sama yaitu kelompok tani. Disini dibutuhkan kejelian bahwa yang membedakan hanyalah motivasi yang sebenarnya hanya dapat dibaca melalui tindakan diantara mereka dalam bentuk suksesi kegiatan kelompok tani, baik yang menjabat sebagai pengurus atau anggota biasa. Mereka terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang profesi dengan  motivasi yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri.
    2. Secara eksplisit, Keberadaan kelompok kepentingan memang dilematis disisi lain berperan sebagai akselerator yang merangkap menjadi resipien yang sangat merugikan dalam meletakkan nilai dasar kemandirian sesuai dengan semangat otonomi. Padahal dalam era globalisasi dituntut adanya profesionalitas kerja. Disadari banyaknya kekurangan dalam pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena persepsi terhadap pembangunan sendiri masih dipahami secara parsial.

Sementara itu dalam pembangunan nasional, belum terlihat hasil dari pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diharapkan bersama, karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Implementasi UU 22/1999 dalam tataran kebijakan cukup jelas, tetapi dalam tataran implementasi masih terjadi disparitas yang cukup jauh sebagai akibat terjadinya distrorsi dalam mempersepsikan dan menterjemahkan kebijakan UU 22/1999 atau UU32/2004 tentang otonomi daerah masih melibatkan resipien yang cakap memanfaatkan kesempatan.
  2. Disadari bahwa secara substantif otonomi daerah berjalan tanpa perencanaan yang memadai sehingga terjadi dampak yang mengarah kepada terjadinya salah pengertian dan tidak ada informasi yang tepat. Mekanisme musbangdes sampai UDKP masih mengalami kelemahan yang cukup mendasar terbukti dari seluruh penyerapan dana yang dikucurkan pemerintah, karena alokasi penggunaan dana masih ditujukan untuk pelayanan publik bukan diarahkan pada pengembangan SDM yang terkait dengan pemberdayaan institusi lokal.
  3. Walaupun sudah memasuki era otonomi daerah tetapi dalam kenyataannya masih diartikan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah sehingga tidak bisa melibatkan partisipasi rakyat secara total.  Dengan demikian ketidak mandirian selama ini disebabkan oleh karena ketidaksiapan SDM dan cara kerja pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah.

Dalam realitas perubahan sosial didesa Sriharjo selama ini kebutuhan hidup masyarakat setempat tidak lagi menggantungkan pada sistem pertanian, tetapi ditopang juga oleh industri atau jasa dikota (dalam konteks buruh lajon) yang dianggap wajar walaupun harus “menurunkan” kontribusi sektor pertanian. Inilah suasana awal kelahiran dan mulai populernya ajaran “agribusiness” (agribisnis) yang menggantikan agriculture (budaya bertani). Pembangunan berkelanjutan semestinya mengacu Sistem Ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi pasar yang mengarah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam realitasnya pedoman-pedoman moralistik, manusiawi, nasionalisme, dan demokrasi atau ’kerakyatan’ secara utuh tidak mudah dipadukan. Asas Pancasila yang utuh memadukan ke-5 Sila Pancasila telah mengarahkankan kebijakan yang memihak pada pengembangan pertanian rakyat, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau perikanan rakyat. Pertanian yang mengacu atau berperspektif Pancasila pasti memihak pada kebijakan yang mengarah secara kongkrit pada program-program pengurangan kemiskinan di pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Kami berpendapat istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan pedesaan yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk, termasuk di antaranya petani. Fokus yang berlebihan pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian kita pada petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain. Mereka inilah penduduk miskin di perdesaan Jawa yang membutuhkan perhatian semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adeney-Risakotta, Farsijana.; ”Everyday Life and Livehood in Ngidiho” (hh 83-139), dalam Politics, Ritual and Identity in Indonesia. A Moluccan History of Religion and Social Conflict (Disertasi), Belanda: Radboud Universitas Njimegen, 2005.

Siregar, B.B. Menelusuri Jejak Ketertinggalan: Merajut Kerukunan Melintasi Krisis, Bogor: Pusat 3R-YAE,  2001

Mubyarto Sajogyo, BB Siregar, H. Subagyo dan Haryono (penyunting), Memacu Perekonomian Rakyat, Jakarta: Bappenas dan YAE,  1999

Sajogyo, B.B. Siregar dan H. Subagyo, Menuju PMD Reformasi, Bogor: Pusat P3R-YAE, 1999.

Joshi, A. and M. Moore: The Mobilizing Potential of  Anti-Poverty Programmes, IDS Discussion Paper 374, 2000

Gibson., K. Women, Identity and Activism in Asian and Pacific Community Economies, in Development, SID, 2002, pp 74-83

Uphoff, N. Local Institutional Development, West Harford: Kumarian Press, 1986

De Soto, H. The Mistery of Capital, London:  Bantam Press, 2000


[1] Hal mendasar tentang peranan pemerintahan desa sebagai implementasi UU No 22 tahun 1999 (pasal 99 dan 100) atau revisi UU 32 tahun 2004 mengenai suatu perbantuan program dari pemerintah daerah kepada Desa yang disertai syarat-syaratnya.

[2] Berdasarkan interview dengan Kepala Desa Sriharjo 23 Juni 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: