MASALAH KEMISKINAN

Teguh Iman Prasetya Entrepreneurship, Solusi Atasi Pengangguran dan Kemiskinan Sumber Medan Bisnis Online Rubrik Khusus *hasanbasri LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 ini naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang. Sedang untuk Sumatera Utara, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini sudah pula sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, angka TPT pada Februari 2008 sudah mencapai 9,55%. Dan angka TPT itu dipastikan pada 2009 ini akan kembali bertambah. Hal ini dikarenakan, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengurangan produksi di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja. Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009. “Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimana kita menghadapi kondisi ketenagakerjaan di daerah ini yang begitu mengkhawatirkan? Sebab, menurut Jhon Tafbu Ritonga, angka pengangguran di Sumatera Utara saat ini telah jauh melebihi batas maksimum toleransi tingkat pengangguran di dunia sebesar 5%. “Berdasarkan analisis, jika pengangguran sudah melebihi angka 5% itu sudah gawat. Karena itu, semua pihak perlu mencari solusi atas tingginya tingkat pengangguran ini,” kata Jhon Tafbu. Tingkat pengangguran, memang dapat dikurangi dengan masuknya investor. Namun pada kondisi sekarang ini, di saat krisis ekonomi global masih terjadi sungguh sulit berharap investor baru akan masuk. Jangankan investor baru, investor lama saja jika mampu bertahan dan tidak melakukan pengueangan karyawannya itu sudah baik. Ciptakan Lapangan Kerja Sendiri Tetapi masalah ini tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada pihak investor. Para investor dalam melakukan investasi, salah satu faktor penting yang mereka lihat adalah prospek dari investasi yang ditanam serta kondisi pasar. Selain itu, tingkat keamanan investasi tersebut. Dan sudah bukan hal yang asing jika daya tarik Indonesia sebelum terjadinya krisis ini pun sudah kalah dengan negara-negara tetangga dalam hal kenyamanan dalam berinvestasi bagi para investor. Tanggung jawab juga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintahan, jika persoalan sudah sedemikian parah, penyelesaiannya juga akan memakan waktu yang tidak sebentar. Tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Akan lebih bijaksana jika tidak menyalahkan siapa pun jika lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas dan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang harus diserap. Jika hanya berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Masing-masing pihak akan saling melemparkan tanggung jawab ke pihak yang lain. Jadi, mengapa tidak berpikir bahwa kita sendiri harus ikut mengambil tanggung jawab tersebut? Kita dapat mengambil tanggung jawab itu setidak-tidaknya dengan cara tidak ikut ambil bagian dalam kontes tenaga kerja, paling tidak jumlah kontestan akan berkurang satu. Jika kita dapat menciptakan satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Jadi, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, paling tidak untuk diri sendiri maka kita sudah ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah pengangguran. Memang, menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi entepreneurship memberikan peluang untuk berkembang yang cukup besar. Di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Jika menjadi entepreneurship lebih mudah dari pada menjadi pekerja, akan lebih banyak orang yang memilih menjadi enterpreneur dari pada menjadi pekerja. Oleh karena itu, orang yang menjadi pekerja juga tidak dapat disalahkan karena tidak semua orang mampu menjadi enterpreneur. Banyak masalah yang harus dipecahkan. Bahkan, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dibuat masalah yang lebih awal adalah apakah kita berani untuk memilih jalan menjadi entepreneurship (enterpreneur). Akan tetapi, memilih untuk menjadi kontestan perebutan lapangan kerja juga bukan hal yang mudah. Dunia usaha penuh dengan persaingan. Tetapi, dunia pekerjaan juga penuh dengan persaingan diawali sejak tahap melamar pekerjaan. Setelah kita masuk ke dunia kerja, persaingan juga tetap ada. Dalam sebuah perusahaan, jumlah staf hampir selalu lebih banyak dari pada jumlah manajer. Menjadi manajer juga harus bersaing. Untuk memulai menjadi entepreneurship, menurut Kasubdis Fasilitasi dan Kerja Sama Koperasi Diskop dan UKM Sumut, Murdeni Muis, biasanya kita memenuhi tiga ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah takut rugi. Memang usaha apa pun akan selalu berisiko untuk rugi tetapi juga berpeluang untuk untung. Dalam dunia kerja pun kita juga menemui berpeluang untuk diberhentikan. Ketakutan yang kedua adalah takut terhadap ketidakpastian, terutama ketidakpastian dalam penghasilan. Seperti dijelaskan di atas, dalam berusaha pasti kita akan selalu berpeluang untuk untung maupun rugi. Dunia kerja pun juga memiliki ketidakpastian. Kita tidak dapat memastikan kondisi kesehatan perusahaan. Ketakutan yang ketiga adalah takut mencoba. Sebenarnya takut mencoba tersebut dapat disamakan dengan takut tenggelam. Jika kita tidak pernah mencoba untuk berenang, kita tidak akan pernah dapat berenang. Kita hanya akan tahu teori berenang tanpa tahu bagaimana rasanya berenang. Demikian halnya dengan menjadi entepreneurship. Kita dapat belajar teknik menjadi entepreneurship. Jumlah buku tentang menjadi entepreneurship juga sudah sangat melimpah. Kita tahu banyak pengusaha yang berhasil memiliki penghasilan yang sangat memadai. Tetapi, jika kita tidak pernah mencoba memulai usaha, kita akan terus bermimpi menjadi pengusaha. Iklim usaha secara umum memang tidak begitu baik. Akan tetapi, bukan berarti peluang usaha tidak ada. Peluang usaha akan selalu ada. Setiap manusia harus selalu mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut ada lah awal dari peluang. Pertanyaan berikutnya adalah memilih usaha yang akan digeluti. Kita dapat memilih melalalui dua arah. Yang pertama adalah berpikir dari hilir, yaitu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika kita berpikir kebutuhan konsumen yang bersifat umum tentu persaingannya akan berat karena di bidang tersebut sudah diisi oleh banyak pemain. Misalnya, dengan berdagang berat maka akan selalu ada konsumen, tetapi jumlah pedagang beras yang sudah ada juga sangat banyak. Jika kita berpikir mengenai kebutuhan konsumen yang belum digarap oleh banyak pihak, kita harus berpikir dengan lebih keras karena sepinya pemain di bidang tersebut pasti karena alasan-alasan tertentu. Salah satu masalah berpikir dari hilir adalah kita belum tentu dapat melakukannya, mungkin karena ilmu kita saat ini belum mendukung bidang yang akan kita garap. Berpikir dari hulu berarti kita mencoba memulai usaha berdasarkan apa yang dapat kita lakukan. Jika kemampuan kita bersifat umum, banyak pihak yang menjadi pesaing kita. Jika kita memiliki ilmu yang spesifik, pesaing mungkin lebih sedikit. Kembali ke masalah ketenagakerjaan, jika kita ikut memperebutkan kursi lapangan pekerjaan, sebenarnya kita ikut menjadi beban masalah ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika kita berusaha untuk menciptakan lapangan kerja, minimal untuk diri kita sendiri sebenarnya kita sudah ikut menjadi solusi. Kitangnya, mengapa banyak di antara kita yang lebih senang menjadi beban daripada menjadi solusi?. Human Development Index (HDI) Indonesia Yunan Shalimow Salah satu metode yang dipergunakan untuk mengukur kondisi pembangunan manusia adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI). Indonesia masih menunjukkan capaian yang belum menggembirakan. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju , negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indikator yang digunakan dalam HDI meliputi 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic product / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli purchasing power parity dalam Dollar AS Dari Negara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations Development Programme), Indonesia masih berada pada urutan diatas 100. Sebelumnya pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704). Angka IPM Indonesia Pada tahun 2006 mengalami kemajuan dengan mencapai 0.711 dan berada diurutan 108, mengalahkan vietnam yang mempunyai nilai 0.709. Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus menerus naik (0.677 pada 1999, 0.697 pada 2005, dan 0.711 pada 2006) dan semakin mempersempit ketinggalanya dibanding negara-negara lain. Posisi ini sekaligus mensyaratkan Indonesia berada pada level menengah IPM di dunia bersama negara tetangga seperti Thailand (74), Filipina (84), Vietnam (109) dan Timor Leste (142). Capaian tersebut berbeda dengan tetangga yang lain seperti Singapura (25), Brunei (34) dan Malaysia (61), yang masuk pada kategori negara dengan IPM level tinggi. Sudah bisa dipastikan Negara-negara yang mempunyai capaian IPM tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang sedang maupun rendah. Pada tahun 2007 angka IPM Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0.728, laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007, Indonesia berada pada peringkat 108 sedunia dan masih dibawah Vietnam. Penilaian tersebut diantaranya usia harapan hidup menempatkan Indonesia pada posisi ke-100. Tingkat pemahaman aksara dewasa di urutan 56. Tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi ada di urutan 110. Sedangkan untuk pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita berada di posisi 113. Pencapaian IPM Indonesia beberapa tahun terakhir tentu linier dengan proses pembangunan manusia yang dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Dan indeks ini merupakan sebuah raport pembangunan manusia yang dicapai oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Deskripsi kuatitatif tersebut dapat menyadarkan semua elemen bangsa khususnya pemerintah untuk bangkit mengejar ketertinggalan, dengan melakukan penataan kedalam (birorasi). Demikian pula kita harapkan kebijakan publik yang lahir akan semakin mementingkan pembangunan manusia, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bukan semakin menjauh dari sasaran. Human Development Report 2009 Indonesia Evelopment 1. Norway 2. Australia 3. Iceland 4. Canada 5. Ireland 6. Netherlands 7. Sweden 8. France 9. Switzerland 10. Japan 11. Luxembourg 12. Finland 13. United States 14. Austria 15. Spain 16. Denmark 17. Belgium 18. Italy 19. Liechtenstein 20. New Zealand 21. United Kingdom 22. Germany 23. Singapore 24. Hong Kong, China (SAR) 25. Greece 26. Korea (Republic of) 27. Israel 28. Andorra 29. Slovenia 30. Brunei Darussalam 31. Kuwait 32. Cyprus 33. Qatar 34. Portugal 35. United Arab Emirates 36. Czech Republic 37. Barbados 38. Malta High Human Development 39. Bahrain 40. Estonia 41. Poland 42. Slovakia 43. Hungary 44. Chile 45. Croatia 46. Lithuania 47. Antigua and Barbuda 48. Latvia 49. Argentina 50. Uruguay 51. Cuba 52. Bahamas 53. Mexico 54. Costa Rica 55. Libyan Arab Jamahiriya 56. Oman 57. Seychelles 58. Venezuela (Bolivarian Republic of) 59. Saudi Arabia 60. Panama 61. Bulgaria 62. Saint Kitts and Nevis 63. Romania 64. Trinidad and Tobago 65. Montenegro 66. Malaysia 67. Serbia 68. Belarus 69. Saint Lucia 70. Albania 71. Russian Federation 72. The former Yugoslav Republic of Macedonia 73. Dominica 74. Grenada 75. Brazil 76. Bosnia and Herzegovina 77. Colombia 78. Peru 79. Turkey 80. Ecuador 81. Mauritius 82. Kazakhstan 83. Lebanon Medium Human Development 84. Armenia 85. Ukraine 86. Azerbaijan 87. Thailand 88. Iran (Islamic Republic of) 89. Georgia 90. Dominican Republic 91. Saint Vincent and the Grenadines 92. China 93. Belize 94. Samoa 95. Maldives 96. Jordan 97. Suriname 98. Tunisia 99. Tonga 100. Jamaica 101. Paraguay 102. Sri Lanka 103. Gabon 104. Algeria 105. Philippines 106. El Salvador 107. Syrian Arab Republic 108. Fiji 109. Turkmenistan 110. Occupied Palestinian Territories 111. Indonesia 112. Honduras 113. Bolivia 114. Guyana 115. Mongolia 116. Viet Nam 117. Moldova 118. Equatorial Guinea 119. Uzbekistan 120. Kyrgyzstan 121. Cape Verde 122. Guatemala 123. Egypt 124. Nicaragua 125. Botswana 126. Vanuatu 127. Tajikistan 128. Namibia 129. South Africa 130. Morocco 131. São Tomé and Principe 132. Bhutan 133. Lao, People’s Dem. Rep. 134. India 135. Solomon Islands 136. Congo 137. Cambodia 138. Myanmar 139. Comoros 140. Yemen 141. Pakistan 142. Swaziland 143. Angola 144. Nepal 145. Madagascar 146. Bangladesh 147. Kenya 148. Papua New Guinea 149. Haiti 150. Sudan 151. Tanzania, U. Rep. of 152. Ghana 153. Cameroon 154. Mauritania 155. Djibouti 156. Lesotho 157. Uganda 158. Nigeria Low Human Development 159. Togo 160. Malawi 161. Benin 162. Timor-Leste 163. Côte d’Ivoire 164. Zambia 165. Eritrea 166. Senegal 167. Rwanda 168. Gambia 169. Liberia 170. Guinea 171. Ethiopia 172. Mozambique 173. Guinea-Bissau 174. Burundi 175. Chad 176. Congo (Democratic Republic of the) 177. Burkina Faso 178. Mali 179. Central African Republic 180. Sierra Leone 181. Afghanistan 182. Niger Note: This 2009 HDI represents statistical values for the year 2007. The Human Development Index – going beyond income Each year since 1990 the Human Development Report has published the human development index (HDI) which looks beyond GDP to a broader definition of well-being. The HDI provides a composite measure of three dimensions of human development: living a long and healthy life (measured by life expectancy), being educated (measured by adult literacy and gross enrolment in education) and having a decent standard of living (measured by purchasing power parity, PPP, income). The index is not in any sense a comprehensive measure of human development. It does not, for example, include important indicators such as gender or income inequality nor more difficult to measure concepts like respect for human rights and political freedoms. What it does provide is a broadened prism for viewing human progress and the complex relationship between income and well-being. Of the components of the HDI, only income and gross enrolment are somewhat responsive to short term policy changes. For that reason, it is important to examine changes in the human development index over time. The human development index trends tell an important story in that respect. Between 1980 and 2007 Indonesia’s HDI rose by 1.26% annually from 0.522 to 0.734 today. HDI scores in all regions have increased progressively over the years (Figure 1) although all have experienced periods of slower growth or even reversals. Figure 1: HDI Trends This year’s HDI, which refers to 2007, highlights the very large gaps in well-being and life chances that continue to divide our increasingly interconnected world. The HDI for Indonesia is 0.734, which gives the country a rank of 111th out of 182 countries with data (Table 1). Table 1: Indonesia’s human development index 2007 HDI value Life expectancy at birth (years) Adult literacy rate (% ages 15 and above) Combined gross enrolment ratio (%) GDP per capita (PPP US$) 1. Norway (0.971) 1. Japan (82.7) 1. Georgia (100.0) 1. Australia (114.2) 1. Liechtenstein (85,382) 109. Turkmenistan (0.739) 97. Maldives (71.1) 59. Colombia (92.7) 113. Sri Lanka (68.7) 119. Honduras (3,796) 110. Occupied Palestinian Territories (0.737) 98. Morocco (71.0) 60. Malta (92.4) 114. Oman (68.2) 120. Tonga (3,748) 111. Indonesia (0.734) 99. Indonesia (70.5) 61. Indonesia (92.0) 115. Indonesia (68.2) 121. Indonesia (3,712) 112. Honduras (0.732) 100. Guatemala (70.1) 62. Malaysia (91.9) 116. Cape Verde (68.1) 122. Vanuatu (3,666) 113. Bolivia (0.729) 101. Azerbaijan (70.0) 63. Seychelles (91.8) 117. Sao Tome and Principe (68.1) 123. Congo (3,511) 182. Niger (0.340) 176. Afghanistan (43.6) 151. Mali (26.2) 177. Djibouti (25.5) 181. Congo (Democratic Republic of the) (298) By looking at some of the most fundamental aspects of people’s lives and opportunities the HDI provides a much more complete picture of a country’s development than other indicators, such as GDP per capita. Figure 2 illustrates that countries on the same level of HDI can have very different levels of income or that countries with similar levels of income can have very different HDIs. Figure 2: The human development index gives a more complete picture than income Human poverty: focusing on the most deprived in multiple dimensions of poverty The HDI measures the average progress of a country in human development. The Human Poverty Index (HPI-1), focuses on the proportion of people below certain threshold levels in each of the dimensions of the human development index – living a long and healthy life, having access to education, and a decent standard of living. By looking beyond income deprivation, the HPI-1 represents a multi-dimensional alternative to the $1.25 a day (PPP US$) poverty measure. The HPI-1 value of 17.0% for Indonesia, ranks 69th among 135 countries for which the index has been calculated. The HPI-1 measures severe deprivation in health by the proportion of people who are not expected to survive to age 40. Education is measured by the adult illiteracy rate. And a decent standard of living is measured by the unweighted average of people not using an improved water source and the proportion of children under age 5 who are underweight for their age. Table 2 shows the values for these variables for Indonesia and compares them to other countries. Table 2: Selected indicators of human poverty for Indonesia Human Poverty Index (HPI-1) Probability of not surviving to age 40 (%) Adult illiteracy rate (%ages 15 and above) People not using an improved water source (%) Children underweight for age (% aged under 5) 1. Czech Republic (1.5) 1. Hong Kong, China (SAR) (1.4) 1. Georgia (0.0) 1. Barbados (0) 1. Croatia (1) 67. Sri Lanka (16.8) 65. Morocco (6.6) 59. Colombia (7.3) 97. Bangladesh (20) 107. Liberia (26) 68. Nicaragua (17.0) 66. Venezuela (Bolivarian Republic of) (6.7) 60. Malta (7.6) 98. Cape Verde (20) 108. Philippines (28) 69. Indonesia (17.0) 67. Indonesia (6.7) 61. Indonesia (8.0) 99. Indonesia (20) 109. Indonesia (28) 70. Namibia (17.1) 68. Georgia (6.7) 62. Malaysia (8.1) 100. Ghana (20) 110. Central African Republic (29) 71. Algeria (17.5) 69. Vanuatu (7.1) 63. Seychelles (8.2) 101. Myanmar (20) 111. Nigeria (29) 135. Afghanistan (59.8) 153. Lesotho (47.4) 151. Mali (73.8) 150. Afghanistan (78) 138. Bangladesh (48) Building the capabilities of women The HDI measures average achievements in a country, but it does not incorporate the degree of gender imbalance in these achievements. The gender-related development index (GDI), introduced in Human Development Report 1995, measures achievements in the same dimensions using the same indicators as the HDI but captures inequalities in achievement between women and men. It is simply the HDI adjusted downward for gender inequality. The greater the gender disparity in basic human development, the lower is a country’s GDI relative to its HDI. Indonesia’s GDI value, 0.726 should be compared to its HDI value of 0.734. Its GDI value is 98.9% of its HDI value. Out of the 155 countries with both HDI and GDI values, 89 countries have a better ratio than Indonesia’s. Table 3 shows how Indonesia’s ratio of GDI to HDI compares to other countries, and also shows its values for selected underlying indicators in the calculation of the GDI. Table 3: The GDI compared to the HDI – a measure of gender disparity GDI as % of HDI Life expectancy at birth(years) 2004 Adult literacy rate (% ages 15 and older) 2004 Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio2004 Female as % male Female as % male Female as % male 1. Mongolia (100.0%) 1. Russian Federation (121.7%) 1. Lesotho (122.5%) 1. Cuba (121.0%) 88. Samoa (99.0%) 116. Burundi (105.9%) 76. El Salvador (93.9%) 125. Zimbabwe (96.2%) 89. Azerbaijan (99.0%) 117. Tunisia (105.8%) 77. Israel (93.4%) 126. Tanzania (United Republic of) (96.1%) 90. Indonesia (99.0%) 118. Indonesia (105.8%) 78. Indonesia (93.3%) 127. Indonesia (96.0%) 91. Cape Verde (98.9%) 119. Norway (105.7%) 79. China (93.3%) 128. Kenya (95.4%) 92. Netherlands (98.9%) 120. United Kingdom (105.7%) 80. Occupied Palestinian Territories (92.9%) 129. Viet Nam (94.9%) 155. Afghanistan (88.0%) 190. Swaziland (98.0%) 145. Afghanistan (29.2%) 175. Afghanistan (55.6%) The gender empowerment measure (GEM) reveals whether women take an active part in economic and political life. It tracks the share of seats in parliament held by women; of female legislators, senior officials and managers; and of female professional and technical workers- and the gender disparity in earned income, reflecting economic independence. Differing from the GDI, the GEM exposes inequality in opportunities in selected areas. Indonesia ranks 96th out of 109 countries in the GEM, with a value of 0.408. Migration Every year, millions of people cross national or international borders seeking better living standards. Most migrants, internal and international, reap gains in the form of higher incomes, better access to education and health, and improved prospects for their children. Most of the world’s 195 million international migrants have moved from one developing country to another or between developed countries. Indonesia has an emigration rate of 0.9%. The major continent of destination for migrants from Indonesia is Asia with 77.5% of emigrants living there. Table 4: Emigrants Origin of migrants Emigration rate (%) Major continent of destination for migrants (%) 1. Antigua and Barbuda 45.3 Asia 46.6 5. Samoa 37.2 Northern America 16.6 164. Solomon Islands 1.0 Europe 11.4 167. Papua New Guinea 0.9 Asia 8.9 168. Indonesia 0.9 Asia 77.5 175. Myanmar 0.7 Asia 77.6 178. China 0.5 Asia 64.0 181. Mongolia 0.3 Europe 40.7 Global aggregates Medium human development 1.9 Asia 43.3 OECD 3.9 Northern America 41.2 World 3.0 Europe 33.4 The United States is host to nearly 40 million international migrants – more than any other country though as a share of total population it is Qatar which has the most migrants – more than 4 in every 5 people are migrants. In Indonesia, there are 135.6 thousand migrants which represent 0.1% of the total population. Table 5: Immigrants Destination of migrants Immigrant stock (thousands) Destination of migrants Immigrants as a share of population (%) 2005 1. United States 39,266.5 1. Qatar 80.5 16. Hong Kong, China (SAR) 2,721.1 8. Hong Kong, China (SAR) 39.5 76. Philippines 374.8 176. Myanmar 0.2 82. Cambodia 303.9 180. Viet Nam 0.1 108. Indonesia 135.6 181. Indonesia 0.1 113. Brunei Darussalam 124.2 182. China 0.0 123. Myanmar 93.2 182. Vanuatu 1.0 182. China 0.0 Global aggregates OECD 97,622.8 OECD 8.4 Medium human development 40,948.6 Medium human development 0.8 World 195,245.4 World 3.0 Remittances Remittances, which are usually sent to immediate family members who have stayed behind, are among the most direct benefits from migration; their benefits spread broadly into local economies. They also serve as foreign exchange earnings for the origin countries of migrants. However, remittances are unequally distributed. Of the total US$370 billion remitted in 2007, more than half went to countries in the medium human development category against less than one per cent to low human development countries. In 2007, US$6,174 million in remittances were sent to Indonesia. Average remittances per person were US$27, compared with the average for OECD of US$108. (See Table 6 for more details.) Table 6: Remittances Total remittance inflows(US$ millions) Remittances per capita(US$) 1. India 35,262 1. Luxembourg 3,355 2. China 32,833 3. Tonga 992 95. Hong Kong, China (SAR) 48 4. Philippines 16,291 100. Solomon Islands 41 16. Indonesia 6,174 111. Indonesia 27 19. Viet Nam 5,500 112. Thailand 26 47. Malaysia 1,700 115. China 25 155. Lao People’s Democratic Republic 1 154. Lao People’s Democratic Republic 0 157. Burundi 0 157. Burundi 0 Global aggregates OECD 124,520 OECD 108 Medium human development 189,093 Medium human development 44 World 370,765 World 58 Indonesia was mentioned in the Report in pages 13, 22, 33, 40, 42, 54, 62, 67, 72, 73, 76, 77, 87, 89, 90, 99, 103, 113, and 118. HDR 2009: While not a substitute for broader development efforts, migration can be a vital strategy for households and families seeking to diversify and improve their livelihoods.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: